Home / Politik / KPK Dukung KPU Umumkan Caleg Eks Koruptor

KPK Dukung KPU Umumkan Caleg Eks Koruptor

KPK Dukung KPU Umumkan Caleg Eks Koruptor
Ist
ILustrasi

Jakarta, Oketimes.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan para calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, agar publik mengetahui siapa saja calon wakil rakyatnya yang pernah berurusan dengan rasuah, meskipun telah diadili secara hukum.

"Bagus ya, kalau KPU akhirnya realisasikan niat tersebut karena sebelumnya kan itu pernah disampaikan ke KPK dan kami bilang bahwa sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku KPK sangat mendukung," kata Febri saat ditanya awak media di kantornya, Senin, 28 Januari 2019.

Menurut Febri, sikap KPU ini mencerminkan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Di samping itu agar masyarakat bisa benar-benar memilih calon pemimpin dengan latar belakang yang baik.

Sebelumnya, KPU berencana mengumumkan daftar nama calon anggota legislatif mantan narapidana kasus korupsi melalui sejumlah platform. Selain diumumkan lewat situs resmi KPU, daftar caleg mantan kasus korupsi juga akan diumumkan lewat media massa, cetak maupun elektronik.

Informasi yang dirangkum, hampir semua partai politik peserta pemilu tetap mengusung eks napi koruptor sebagai calon anggota legislatif. Hal ini terlihat dari daftar caleg tetap yang sudah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum, pada Kamis (20/9/2018) kemarin.

Sebanyak 13 dari 16 parpol peserta pemilu yang mengusung eks koruptor. Hanya PKB, PPP, dan PSI yang daftar calegnya bersih dari bekas napi korupsi. Berikut daftar parpol yang mengusung caleg mantan narapidana korupsi:

1. Partai Gerindra Mohamad Taufik, dapil DKI Jakarta 3 Herry Jones Kere, dapil Sulawesi Utara Husen Kausaha, dapil Maluku Utara Alhajad Syahyan, dapil    Tanggamus Ferizal, dapil Belitung Timur Mirhammuddin, dapil Belitung Timu

2. PDI-P Idrus Tadji, dapil Poso 4

3. Partai Golkar Hamid Usman, dapil Maluku Utara 3 Heri Baelanu, dapil Pandeglang Dede Widarso, dapil Pandeglang Saiful T Lami, dapil Tojo Una-Una

4. Partai Nasdem Abu Bakar, dapil Rejang Lebong 4 Edi Ansori, dapil Rejang Lebong 3

5. Partai Garuda Julius Dakhi, dapil Nias Selatan Ariston Moho, dapil Nias Selatan

6. Partai Berkarya Meike Nangka, dapil Sulawesi Utara 2 Arief Armaiyn, dapil Maluku Utara 2 Yohanes Marinus Kota, dapil Ende 1 Andi Muttamar Mattotorang,     dapil Bulukumba 3

7. PKS Maksum DG Mannassa, dapil Mamuju 2

8. Partai Perindo -Smuel Buntuang, dapil Gorontalo 6 -Zukfikri, dapil Pagar Alam 2

9. PAN Abd Fattah, dapil Jambi 2 Masri, dapil Belitung Timur 2 Muhammad Afrizal, dapil Lingga 3 Bahri Syamsu Arief, dapil Cilegon 2

13. Partai Hanura Midasir, dapil Jawa Tengah 4 Welhelmus Tahalele, dapil Maluku Utara 3 Ahmad Ibrahim, dapil Maluku Utara 3 Warsit, dapil Blora 3 Moh Nur      Hasan, dapil Rembang 4

14. Partai Demokrat Jones Khan, dapil Pagar Alam 1 Jhony Husban, dapil Cilegon 1 Syamsudin, dapil Lombok Tengah Darmawaty Dareho, dapil Manado 4

15. PBB Nasrullah Hamka, dapil Jambi 1

16. PKPI Matius Tungka, dapil Poso 3 Joni Cornelius Tondok, dapil Toraja Utara

Nama-nama tersebut, sebelumnya sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan napi koruptor. Namun, mereka mengajukan gugatan dan diloloskan Bawaslu.

Belakangan, Mahkamah Agung juga membatalkan PKPU 20/2018 yang melarang eks napi koruptor menjadi caleg karena dianggap bertentangan dengan UU Pemilu.

Tak lama kemudian, KPU pun meloloskan seluruh caleg eks napi koruptor yang diusung oleh parpol. Menurut data KPU, total ada 38 caleg eks koruptor. Jumlah tersebut terdiri dari 12 caleg DPRD Provinsi dan 26 caleg DPRD kabupaten/kota.***

Sumber  : Kompas.com   /   Editor   : Cardoffa

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.