Home / Sosial / LBH LMP Riau Sebut Perbuatan Lurah Rantau Panjang Bisa Digugat

Soal Sengekata Lahan di Jalan Takuana

LBH LMP Riau Sebut Perbuatan Lurah Rantau Panjang Bisa Digugat

LBH LMP Riau Sebut Perbuatan Lurah Rantau Panjang Bisa Digugat
Int
Jasrul SPd, Lurah Rantau Panjang, Rumbai, Pekanbaru,Riau.

Pekanbaru, Oketimes.com - Lurah Rantau Panjang Jasrul SPd, mendapat somasi dari sepuluh warganya, terkait masalah lahan di Jalan Takuana Kelurahan Rantau Panjang Kecamatan Rumbai, melalui Kantor Lembaga Bantuan Hukum Laskar Merah Putih (LBH LMP) wilayah Riau belum lama. Akan tetapi hingga kini sang lurah tak kunjung mendapat respon dari yang bersangkutan.

Terkait hal itu, R Saragih SH selaku LBH LMP Riau, mengatakan bahwa upaya hukum dilakukan warga yang merasa dirugikan oleh tindakan oknum Lurah dan stafnya itu, adalah melakukan gugatan terhadap Lurah dan stafnya ke pengadilan Negeri, sesuai kejahatan dan kesalahan yang telah dilakukan dalam aturan dan prosedur hukum yang berlaku di negeri ini.

"Atas tujuan tersebut, boleh saja warga menyerahkan kuasa penuntutan kepada Lembaga Bantuan Hukum," kata R Saragih pada awak media ini di kantornya di Pekanbaru Kamis (17/1/19) kemarin.

Menurut R Saragih SH bahwa setiap laporan dari masyarakat harus jelas seperti apa laporannya dan kebenaran laporan harus diteliti. Apalagi tujuannya untuk melakukan penuntutan dan mengambil hak orang lain. "Jika tidak Lurah dan seluruh stafnya bisa terlibat atau dapat dituntut pertanggung jawaban sebagai pelaku persengkongkolah jahat," ujarnya.

R Saragih juga memaparkan bahwa bukti hak yang diajukan oleh pihak Kelurahan adalah Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Lurah sebelumnya, yaitu pada tahun 1994 lalu.

Sedangkan pada tahun 1994 lalu, pembuat surat ini saja sudah salah, karena pada tahun 1994, pasca keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ, Lurah dengan kesaksian Camat, tidak boleh lagi mengeluarkan Surat Keterangan Tanah yang menimbulkan hak atas tanah.

Akan tetapi jika sudah ada yang terlanjur maka harus segera dibatalkan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi dalam kasus ini surat tersebut yang berupa photo copian, malah dijadikan bahan dasar pembuktian dalam penuntutan.

Fakta di lapangan, membuktikan Kepala Desa/Lurah dalam prakteknya jarang atau bahkan tidak sempurna mencatat ataupun memelihara daftar induk atau mencatat semua peralihan tersebut. "Boleh saja warga menuntut Lurah Jasrul," pungkasnya.

Terkait hal itu, Jasrul, SPd Lurah Rantau Panjang saat dikonfirmasikan lewat ponselnya pada Kamis (17/1/2019) siang, membantah tudingan tersebut dan tidak mau berkomentar banyak soal dugaan tersebut. Ia malah menyarakan agar awak media ini menemunyai di kantor kelurahan Rantau Panjang Rumbai, guna memperlihatkan dokumen yang dimaksud.***

Penulis  : Mah  / Editor   : Cardoffa

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.