Diduduki Eks Pejabat, Anggota Dewan Kritisi BUMD Riau

ILustrasi

Pekanbaru, Oketimes.com- Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengkritisi struktur pimpinan yang ada di dalam tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Riau. Apa sebab, pimpinannya kebanyakan diisi oleh pensiunan Pejabat Pemprov Riau.

BUMD dijadikan sebagai tempat 'pelarian' atau penghasilan baru pasca pensiun sebagai Pejabat Pemprov. Alhasil BUMD Pemprov Riau sulit berkembang. Jangankan mendatangkan pemasukan atau PAD bagi daerah, malah hanya membebani daerah dan menggerogoti anggaran daerah.

"Kita lihat struktur pimpinan di BUMD itu, kebanyakan diisi oleh para pensiunan Pemprov. Sehingga BUMD sulit berkembamg. Semestinya mereka itu menempati level penasehat sebagai tempat bertanya bagi manajemen saja. Sudah saatnya profesional dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten," kata Noviwaldy pada awak media akhir pekan lalu.

Politisi Demokrat ini juga mengutarakan bahwa BUMD itu sudah menjadi lahannya para kroni-kroni pengusaha. BUMD Riau diharapkan semakin berkembang baik dan maju seperti BUMD daerah lainnya, terutama yang ada di pulau Jawa yang jauh lebih maju. Sehingga tidak lagi 'mati suri' tapi mendatangkan deviden bagi daerah.

Sebagaimana hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak Pemprov sebelumnya, dari Tujuh BUMD milik Provinsi Riau, hanya ada Tiga BUMD yang baru bisa beri deviden ke daerah.

Tiga BUMD itu adalah Bank Riau Kepri (BRK), Bumi Siak Pusako (BSP) dan Jaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA). Empat BUMD yang belum maksimal beri deviden adalah PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR), PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT. Riau Petroleum dan PT. Riau Airlines. (mcr)