BOT Pemko dan Plaza The Central Pekanbaru Jadi Temuan BPK

Komisi II DPRD Kota Pekanbaru dan Disperindag Kota Pekanbaru didampingi Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Senin (03/4) siang menggelar Inspeksi mendadak (Sidak) ke bangunan plaza the Central yang berada di Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru.

Pekanbaru, Oketimes.com - Tidak hanya bermasalah pada pedagang, tapi dari perjanjian Build, Operate, and Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS) antara Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui plaza The Central dibawah naungan PT Peputra Maha Jaya (PMJ) terungkap banyak penyimpangan dan persoalan. Salah satunya adalah pembayaran royalti yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.

Hal itu terungkap saat Komisi II DPRD Kota Pekanbaru dan Disperindag Kota Pekanbaru yang didampingi Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Senin (03/4) siang, menggelar Inspeksi mendadak (Sidak) di bangunan plaza the Central yang berada di Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru.

"Kita melihat ada perubahan (alih fungsi_red) dari pusat perbelanjaan ini. Nanti kita akan coba undang dalam rapat dengar pendapat kembali," kata Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sahril SH, yang mendampingi langsung Anggota Komisi II dan Disperindag dalam sidak.

Sahril juga mengungkapkan saat ini pembangunan yang telah berdiri saja banyak mengalami renovasi yang berada di di dalam gedung. Sahril juga mencurigai ada yang tidak beres dalam perbaikan tersebut.

"Kita melihat ada pembangunan yang sudah di renovasi. Apa ini sudah dapat izin atau belum. Termasuk PAD pusat pervelanjaan ini nanti akan dicek. Kita kaget, peruntukkan kemarin adalah pasar tradisional modern sekarang sudah ada penambahan dan perubahan menjadi hotel," cetus politisi dari Golkar ini.

Dari pantauan, sebanyak 15 kios dari 66 kios yang ada di plaza the central, digembok oleh pihak pengelola. Penyegelan yang dilakukan oleh pengelola ini buntut dari para pedagang yang enggan membayar biaya tarif service charge yang naik 25 persen. Bahkan ditengah bangunan gedung tampak ada bangunan yang direnovasi.***/za.