Proyek PLTS Rp9 Miliar di Kuala Kampar tak Kunjung diperbaiki

kondisi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, Riau yang rusak.

Pelalawan, oketimes.com - Pasca terbakarnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, Riau pada  Minggu (1/11/2015) silam, hingga kini kondisi PLTS yang dibangun Kementerian ESDM Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dengan alokasi lebih kurang Rp 9 miliar ?tersebut kondisinya memprihatinkan.

Selain tak terawat, di areal PLTS sudah disesaki semak belukar, ditambah banyaknya peralatan yang raib seperti piringan seng untuk menyimpan tenaga surya. Kondisi kumuh dan terabaikan tersebut tentunya dinilai sangat disayangkan. Karena sejak terbakar hingga kini belum ada upaya untuk perawatan atau tindak lanjut dari Kementrian ESDM.

"Ya, sebelum distamben diambil alih provinsi, kita pernah meminta Distamben Pelalawan untuk meminta tindak lanjut ke Kementrian ESDM namun setelah dicross cek ternyata belum ada tindak lanjut sampai sekarang.Paling tidak sudah setahun lebih PLTS yang dulunya mengaliri 512 jaringan dengan panjang jaringan hingga 2 KM kini tidak berfungsi lagi dan masyarakat kembali menggunakan diesel," papar Said Mashudi Anggota DPRD Pelalawan dari Fraksi Golkar kepada awak media ini, Selasa (21/2/2017).

Menurut Dewan dari Dapil II ini, bahwa PLTS merupakan aset negara karena dibiayai oleh APBN namun kondisinya saat ini pasca terbakar tidak ada tanda-tanda dilakukan ?perbaikan atau menfungsikan kembali operasional PLTS Terpusat Sungai Upih.

"Inikan jelas aset seharusnya ada tindak lanjut kan sudah dilaporkan kejadiannya. Sayang kalau aset ini tidak dijaga. Sekarang masyarakat Sungai Upih kembali susah karena listrik harus kembali ke diesel. Padahal sewaktu PLTS ini beroperasi sangat membantu masyarakat," terang Said Mashudi.

Said meminta kepada Distamben Riau untuk Tindaklanjuti soal perbaikan dan kembalinya operasional PLTS Terpusat Sungai Upih. "Kita minta kepada pemangku kepentingan agar dapat menyuarakan ke pusat terutama Kementrian ESDM agar ini bisa kembali beroperasi," tukasnya.***