Formappi: Suara Wakil Rakyat `Lantang` Perkeruh Suasana

Ketua FPI, Habib Rizieq Shihab (tengah) bersama Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon (dua kiri) berorasi dalam aksi unjuk rasa bersama anggota Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) melakukan unjuk rasa di Jakarta, 4 November 2016. Dalam aksinya mereka menuntut dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diusut tuntas.

Jakarta - Di tengah kegaduhan sekitar aksi 4 November lalu sampai saat ini, ada sesuatu yang "hilang" yakni suara para wakil rakyat. Kalaupun ada suara dari satu dua para wakil rakyat, suara itu tidak begitu lantang dan isinya pun lebih sebagai pernyataan yang hanya mewakili kelompok tertentu dan mengkritik kelompok lain.

"Suara para wakil cenderung memperkeruh suasana ketimbang meneduhkan masyarakat yang sedang terbelah dalam sikap yang berbeda," ujar Peneliti Formappi Lucius Karus di Jakarta dalam laporan beritasatu, Rabu (16/11/16).

Padahal, kata Lucius, wakil rakyat mestinya mewakili seluruh rakyat Indonesia, bukan lagi hanya menjadi perwakilan dapilnya semata. Bahwa untuk efektifitas kerja perwakilan, kata dia, seorang anggota DPR harus memperhatikan secara khusus aspirasi rakyat yang berasal dari dapil-nya.

"Sebagai wakil dari seluruh rakyat, suara para wakil rakyat harus mencerminkan posisi mereka yang melampaui aneka perbedaan yang ada di masyarakat. Wakil rakyat tak bisa hanya menyuarakan salah satu kelompok sambil menyerang kelompok lainnya.

Karena itu, perlu kebijaksanaan berpikir dan bertindak agar sikap wakil rakyat tak justru mempertajam perbedaan antara kelompok di masyarakat," tandas dia.

Karena harus melampaui sekat-sekat perbedaan, kata dia maka suara wakil rakyat juga harusnya netral dan karenanya mempersatukan. Suara yang netral adalah suara kebenaran yang harus disuarakan. Namun, suara ini yang tak muncul dari wakil rakyat dalam situasi rakyat tengah terancam terpecah-pecah.

"Tak muncul sikap tegas wakil rakyat yang mengedepankan persatuan bangsa di atas kepentingan kelompok. Ini disebabkan oleh karena wakil rakyat lebih memerankan posisi sebagai wakil partai semata. Sebagai wakil partai, sudah pasti persaingan yang nampak. Apalagi seperti sekarang saat partai-partai bertarung di Pilkada," terang dia.

Lucius tak menampik bahwa urusan membela kepentingan partai tak masalah dilakukan tetapi hal itu tak semestinya mengorbankan kepentingan bangsa yang lebih besar. Wakil rakyat, kata dia harus punya kemampuan untuk mengukur tingkat permasalahan yang ada di tengah masyarakat dan oleh memberikan respons yang sesuai.

"Jangan sampai karena urusan politik Pilkada, para wakil rakyat terjebak untuk meraih keuntungan justru dari situasi bangsa yang terpecah belah," ungkap dia.

Wakil rakyat, kata dia, sudah melupakan identitasnya sebagai wakil rakyat untuk kepentingan partai. Para wakil rakyat, kata dia, malah menjadikan situasi kritis masyarakat sebagai amunisi politik untuk kepentingan jangka pendek.

"Krisis yang terjadi saat ini mestinya menjadi tanggung jawab DPR. Demonstrasi massa merupakan signal gagalnya DPR menyerap dan memperjuangkan aspirasi," tutur dia.

DPR, lanjut dia, bukan malah sibuk mencari kesalahan pemerintah semata, seolah-olah mereka sendiri sudah melakukan tugasnya sebagai wakil dengan benar.

Padahal, menurutnya, DPR mesti yang pertama menangkap aspirasi dan harus segera diperjuangkan. Munculnya demonstrasi mestinya menjadi tanda mandegnya kerja perwakilan rakyat oleh DPR.

"Jadi, jangan seolah-olah semuanya menjadi kesalahan pemerintah. Mentang-mentang ada tugas DPR untuk mengawasi pemerintah. Tetap saja Pemerintah menjadi pelaksana dan DPR-lah yang memastikan apa yang harus dilakukan pemerintah sesuai aspirasi masyarakat," pungkas Lucius.***/bsc.