Bupati: Pegawai Jangan Coba-coba Pungli

Bupati Siak H Syamsuar bersama Wakil Bupati Siak dan rombongan menyerahkan penghargaan kepada aparatur Kecamatan dan Desa, Kecamatan Koto Gasib sebagai kecamatan terbaik I, Sungai Mandau terbaik II dan Kecamatan Siak terbaik III, Sedangkan Desa dan kelurahan tingkat Nasional terbaik oleh Kampung Dosan Kecamatan Pusako. Selanjutnya, penghargaan hasil evaluasi SAKIP tahun 2015, SKPD memperoleh nilai terbaik diraih Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagai terbaik I, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Siak terbaik II, dan terbaik III oleh Inspektorat Kab Siak di lapangan kantor Bupati Siak, Rabu (12/10/2016).

Siak, Oketimes.com - Bupati Syamsuar mewanti-wanti para aparatur sipil negara (ASN) baik di pemerintahan Kabupaten maupun kecamatan jangan coba-coba untuk melakukan pungutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Sebab, dampaknya sudah jelas, tindakan langsung oleh aparat.

Peringatan yang disampaikan oleh orang nomor satu di Siak ini melihat kejadian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Mabes Polri terhadap pegawai Kementerian perhubungan RI.

"Pemkab terus melakukan pembenahan, terutama pada pelayanan terhadap masyarakat lebih ditingkatkan, dan sama sekali tidak menginginkan adanya pengaduan (keluhan) atau pernyataan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik," ucapnya.

Apalagi menyangkut kepada pungutan liar yang apabila terjadi pada masyarakat yang dilakukan oleh oknum-oknum tetentu.

"Saya tidak menginginkan terjadinya tangkap tangan di Siak ini, baik dari lapisan Pemerintahan  Kabupaten maupun juga di seluruh Kecamatan yang ada Siak," tegas dia.  

Karena itu tadi langsung saya sampaikan kepada Wakapolres yang hadir dalam upacara ini, kalau ada diantaranya (ASN) masih nekat melakukan pungutan liar terhadap masyarakat, tindak saja. "Sebab ini menganggu iklim investasi dan pelayanan serta mencoreng nama Pemkab," jelas Syamsuar.

Kepada pihak kepolisian segera untuk menangkapnya. Karena itu bagian dari perintah operasi yang dilaksanakan Presiden RI sebagai tanggung jawab moral kita terhadap masyarakat.

Sebagai bagian dari perintah operasi yang dilaksanakan Presiden RI sebagai tanggung jawab moral kita terhadap masyarakat dan memberikan pelayanan yang lebih baik dimasa yang akan datang. "Oleh sebab itu, saya minta aparatur negara agar mencermati dan memahamai hal ini," harap Bupati. (hms)