Plt Gubri utarakan Tujuh Poin ke Menkopolhukam

Kepada Menkopolhukam Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman menyampaikan tujuh poin yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau.

Pekanbaru, Oketimes.com - Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, melaksanakan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Rabu (2/3/2016).

Kunjungan kerja Menkopolhukam ke Provinsi Riau dalam rangka memberikan pengarahan dalam rangka antisipasi gangguan Anarkisme, Radikalisme, dan Terorisme untuk menjaga stabilitas Politik, Hukum, dan Ekonomi.

Kepada Menkopolhukam Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman menyampaikan tujuh poin yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau.

Pertama, Datangnya musim kemarau tahun ini yang diperkirakan cukup lama. Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan koordinasi dengan BNPB Pusat dan Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam mengelola dan menata ulang penanganan lahan gambut guna mengantisipasi terjadinya Kebakaran hutan dan lahan, serta membuat sekat kanal dilokasi yang telah ditetapkan.

Kedua, Melakukan Koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, aparat keamanan, dan lembaga terkait dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Dari Data Kasus Narkoba Polda Riau Tahun 2016, melalui 13 kesatuan yang tersebar di 12 Kab/Kota di Riau, telah teridentifikasi 309 kasus dengan total tersangka  sebanyak 417 orang.

Ketiga, Akhir-akhir ini kita disibukkan dengan maraknya arus imigrasi terutama dari kawasan Timur Tengah. Mengenai arus imigrasi yang masuk ke Indonesia, khususnya Provinsi Riau, kami telah berkoordinasi dengan lembaga terkait agar imigran ini tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Keempat, Kekhawatiran terhadap tindakan anarkisme, radikalisme, dan terorisme juga menjadi perhatian dari Pemerintahan Provinsi Riau, termasuk antisipasi dan pengawasan yang terus menerus terhadap pergerakan kelompok organisasi  terlarang yang akan berkembang di masyarakat.

Kelima, Perdagangan orang (human trafficking) yang dilakukan oleh para kriminal untuk mendapatkan uang dengan memaksa atau menipu orang untuk melakukan prostitusi, meminta-minta atau kerja sebagai buruh kasar. Perempuan dan anak-anak, merupakan korban terbanyak dari kasus perdagangan manusia.

Keenam, Konflik sosial dapat terjadi diberbagai bidang seperti Politik, Ekonomi, Sosial budaya dan Keamanan Negara. Bidang politik, terkait tapal batas  jumlah konfliknya mencapai  19 kasus dan baru 2 kasus dapat diselesaikan.

Bidang ekonomi 85 kasus dan 14 kasus telah diselesaikan. Bidang Sosial budaya terkait aliran sesat terdapat 4 kasus, namun belum selesai, penolakan rumah ibadah sebanyak 11 kasus dan 3 kasus telah diselesaikan.

Ketujuh, Pemprov Riau sejak tahun 2015 serius menjadikan sektor Pariwisata berbasis Budaya. Sektor Pariwisata berbasis Budaya dapat mengembangkan Ekonomi kreatif di Provinsi Riau. Dengan SDM dan potensi yang ada, sektor ini dapat meningkatkan Ekonomian masyarakat Riau, untuk mendukung hal ini Pemprov Riau berharap Pemerintah Pusat dapat segera melaksanakan Program strategis Nasional.
 
Rencana pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai dan jalur kereta api trans Sumatera yang sangat diharapkan masyarakat Riau agar kesejahteraan dan perekonomian di Riau dapat meningkat.

Selain dihadiri Menkopolhukam, terlihat hadir dalam acara ini, anggota anggota komisi III DPR.RI, Ruhut Sitompul, Bupati dan Walikota se-Riau, Forkompinda Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota, perwakilan Kementrian/Lembaga, Camat, Desa, Lurah se-provinsi Riau, dan ketua RT/RW se-kota Pekanbaru.

Pemerintah Provinsi Riau secara intensif dan berkelanjutan melakukan Rapat Koordinasi Gubernur Riau dengan Instansi Vertikal, Forkompimda, Bupati/Walikota dan Camat se Provinsi Riau dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban daerah didukung oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang telah terbentuk dari tingkat Provinsi hingga tingkat Kabupaten/Kota. (rls-hms/red)