Penurunan DBH, Pengaruhi APBD Bengkalis yang Dirasionalisasi

Ilustrasi

Bengkalis, Oketimes.com - Sama seperti daerah lainnya di Riau, sebagai daerah penghasil minyak dan gas (Migas) kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 ini juga mengalami pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas seiring anjloknya harga minyak mentah dunia.

Berkurangnya DBH yang bakal diterima itu, berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis. Sehingga pada tahun 2016 ini, APBD kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp 250 miliar.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Bengkalis Johansyah Syafri, Selasa (2/2/16) menjelaskan, guna menutup defisit tersebut, anggaran kegiatan ditiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2016 akan dirasionalisasi dari yang telah disahkan sebelumnya.

"Misalnya di Bagian Humas, dari total dana kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Bengkalis 2016 sebesar Rp Rp 17 miliar, akan dirasionalisasi sekitar Rp. 3,5 miliar menjadi Rp 13,5 miliar," terang Johan.

Johansyah membenarkan, jika hingga saat ini kegiatan tahun anggaran 2016 belum terlaksana. Namun demikian dia membantah hal ini terjadi bukan karena Pemkab Bengkalis tidak serius untuk melaksanakannya.

Kata Johan, APBD murni tahun 2016 memang telah disahkan DPRD Bengkalis pada Rabu, 16 Desember 2015 lalu. Akan tetapi, tegasnya, pengesahan oleh wakil rakyat itu bukan berarti kegiatan dalam APBD itu bisa langsung dieksekusi pihak eksekutif.

"Sesuai ketentuan, masih ada mekanisme atau tahapan-tahapan yang harus dilalui. Misalnya harus dievaluasi atau diverifikasi terlebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Kemudian, hasil verifikasi itu juga harus dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD," jelas Johan.

Sepengetahuannya, salah satu tahapan yang menyebabkan sehingga APBD Bengkalis tahun 2016 belum bisa dilaksanakan, karena belum dilakukannya pembahasan bersama antara TAPD dan Banggar DPRD untuk menindaklanjuti hasil verifikasi dari Pemprov Riau.

"Informasi yang kita terima, pembahasan bersama antara TAPD dan Banggar DPRD untuk menindaklanjuti hasil verifikasi dari Pemprov Riau tersebut baru akan dilaksanakan hari ini, Selasa (2/2/2016). Itu pun kalau tidak ada perubahan," pungkas Johan. (hms-eb)