RAPBD Inhu 2016 Masih Tahap Pembahasan Dewan

Adila Ansori Wakil Ketua DPRD Kab Inhu.

Inhu, Oketimes.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) saat ini sedangi melakukan pembahasan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Inhu tahun 2016 bersama dengan Satuan Kerja (Satker) terkait.

Sebagaimana diketahui bahwa besarnya RAPBD Inhu Tahun 2016 adalah sebesar Rp1.807.563.738.498,- dimana pembahasan ini sudah berlangsung sejak, Jumat (18/12/15) pekan kemarin dan dilanjutkan hingga beberapa hari kedepan.

Wakil Ketua DPRD Inhu Adila Ansori mengatakan bahwa pihaknya meminta kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhu agar melengkapi Rencana Kerja Anggaran (RKA) saat pembahasan RAPBD 2016.

Hal ini disampaikannya dalam menyikapi kendala pembahasan RAPBD di DPRD Inhu selama ini, karena masih ada sejumlah SKPD yang tidak menyertai RKA.

"Sementara pembahasan RAPBD 2016 senilai Rp 1.807.563.738.498,00 telah dimulai sejak jumat akhir pekan kemarin. Dengan sisa waktu diakhir tahun 2015 ini, DPRD Inhu berupaya melakukan pembahasan RAPBD 2016 semaksimal mungkin dan tepat waktu," ujarnya pada awak media, Selasa (22/12/13).

Menurut Adila, pembahasan RAPBD 2016 oleh masing-masing komisi di DPRD Inhu tetap dilaksanakan pada hari libur seperti Sabtu dan Ahad. Sehingga dengan sisa waktu yang ada, target pembahasan RAPBD Inhu tahun 2016 dapat tercapai dan terhindar dari sejumlah sanksi.

Pembahasan RAPBD sejak jumat kemarin sambungnya, dilakukan oleh Komisi I dan Komisi III bersama mitra kerja terkait. Selama dua itu pembahasan RAPBD 2016 belum ada kendala dan masing-masing SKPD sudah melengkapi dengan RKA. Sedangkan Komisi II dan Komisi IV, diagendakan melakukan pembahasan sejak Senin ini sampai beberapa hari kedepan.

Menurutnya, saat pembahasan di setiap Komisi, SKPD terkait harus dapat menghadirkan kepala SKPD. Hal ini dimaksudkan agar saat pembahasan tidak ada lagi saling lempar tanggungjawab dan tidak mengerti dengan anggaran yang akan dibahas.

"Makanya RKA dan kepala SKPD sangat diharapkan lengkap ketika dilakukan pembahasan. Sehingga rekan-rekan disetiap komisi yang ada tidak terkendala dalam pembahasan," pungkasnya. (ali)