Pemkab Bengkalis Gelar Bimtek Analisa Jabatan-Beban Kerja PNS

Seiring bergulirnya reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, Pemkab melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis menggelar Bimtek Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja bagi semjumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Bengkalis bertempat di Pantai Marina Hotel, Senin (21/12/15).

Bengkalis, Oketimes.com - Seiring bergulirnya reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, Pemkab melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis menggelar Bimtek Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja bagi semjumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Bengkalis bertempat di Pantai Marina Hotel, Senin (21/12/15).
 
Acara tersebut dibuka atasnama Pj Bupati Bengkalis yang diwakili oleh Asisten I Hj Dra Umi Kalsum dan di ikuti oleh Sebanyak 60 pegawai negeri sipil (PNS) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Bengkalis mengikuti Bimbingan Teknis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
 
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten tata Praja Hj, Dra Umi Kalsum menyatakan seiring dengan bergulirnya reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah dan terbitnya uu nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara serta uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Bengakalis perlu melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan (business process).

Disampaikannya, dalam penataan kepegawaian, tentunya membutuhkan informasi dasar jabatan yang diperoleh melalui analisis jabatan. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Dengan tujuan memperoleh informasi tentang karakteristik pekerjaan di setiap unit kerja, khususnya di kecamatan dan kelurahan, yang selanjutnya dirumuskan atau diformulasikan menjadi jabatan.

Atas dasar pemikiran tersebut kata Pj Bupati, untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik, pemerintah telah mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Program tersebut bertujuan meningkatkan daya guna, hasil guna, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. salah satu fokus terpenting pencapaian sasaran reformasi birokrasi itu adalah penataan pegawai negeri sipil (PNS).

"Perlu kami tegaskan, analisis dan evaluasi jabatan bukanlah analisis pribadi atau individu personel dalam jabatan, tetapi merupakan analisis teknis berkenaan karakteristik jabatan tersebut. oleh karena itu, analisis jabatan seharusnya memuat informasi akurat tentang nama dan karakteristik jabatan, uraian tugas dan kegiatan, wewenang dan tanggung jawab, kedudukan dan pola hubungan kerja, perangkat pendukung yang diperlukan, dimensi dan risiko jabatan," ujarnya.

Dikatakanya, hasil analisis jabatan atau rumusan jabatan tersebut selanjutnya dijadikan dasar melakukan berbagai kegiatan manajemen di bidang kepegawaian, diantaranya untuk menyusun peta jabatan.

Dari peta jabatan tersebut, dengan hasil analisis beban kerja, dapat disusun jumlah kebutuhan pegawai per jabatan. oleh karena itu, dalam pelaksanaan bimtek ini perlu adanya beberapa tujuan yang harus dicapai. salah satunya, meningkatkan kualitas perencanaan pegawai, khususnya penyusunan formasi yang rasional dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dijelaskannya, melalui pelaksanaan kegiatan bimtek analisis jabatan dan analisis beban kerja ini, pemkab meminta komitmen dari seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik agar dapat benar-benar memahami substansinya.

Sehingga pada akhirnya tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan prilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban publik serta integritas pengabdian yang tinggi.

Ia berharap kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, karena melalui kegiatan ini peserta mendapat pemahaman dan pengetahuan yang nantinya menjadi panduan dan pedoman dalam melaksanakan tugas lebih profesional. Kedepannya diharapkan bukan hanya kualitas sumber daya manusia (SDM) pegawai negeri saja yang meningkat, namun juga peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

"Adapun harapan kegiatan ini dapat memperbaiki citra aparatur negara selaku pelayan masyarakat dengan menumbuhkan kinerja aparatur dan budaya dan etos kerja organisasi demi terwujudnya kepemerintahan yang baik," ungkap Umi.

Kegiatan ini dilaksanakan 2 hari yang pada hari Senin tanggal 21/22 Desember 2015, di Hotel Pantai Marina. Instruktur kegiatan ini terdiri Dr, Marleny Manatar, Kasubbid Penyusunan Perencanaan Pertimbangan Formasi ASN Instansi Pusat. Didik Pemungkas Analisis Data dan Informasi sedangkan dari Provinsi Apandi dan Rudi Hartono Bagian Organisasi. (rls-EB)