Soal Kabut Asap

Plt Gubri: Negara Hadir Dalam Setiap Permasalahan dan Kondisi di Riau

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman.

Pekanbaru, OKETIMES.COM - Pasca mengikuti pertemuan dengan Menteri LHK RI, Menkopolhukam RI, Kepala BNPB RI dan lima menteri lainnya di Jakarta beberapa hari yang lalu. Menkopolhukam menyebutkan, Riau tidak boleh main-main dengan kondisi ini. Bahkan Indonesia ditegaskannya juga tak mau dihina negara lain dengan uluran tangan bantuan.

Menanggapi hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dengan tegas menyatakan, negara hadir dalam setiap permasalahan dan kondisi di Riau. Dan mudah-mudahan kehadiran TNI ini bisa memperlihatkan ke negara lain bahwa NKRI mampu mengatasi.

Disinggung mengenai anggaran untuk penanganan kabut asap di Riau, pria yang akrab disapa Andi Rachman ini mengaku tidak ingat total anggaran untuk penanggulangan bencana di Riau. Bahkan Ia menyebut sekarang pemerintah tidak terlalu Concern terhadap anggaran, namun lebih fokus pada penanganan.

" Sekarang kita fokus kerja untuk menghilangkan asap. Dengan respon dari satgas nasional, semua lengkap membantu, akan bergabung di satgas kesehatan kita di Riau ini," katanya, Kamis (17/9).

Mengenai penegakan hukum, tegas Plt Gubri, tahun ini ada yang diproses. Baik korporasi maupun suruhan dan lainnya, mengenai informasi yang didapat, angka 1.200 lahan berada di perusahaan-perusahaan, dirinya mengaku belum dapat angka. Hanya saja berdasarkan laporkan Dishut Riau, memang ada 13 perusahaan, bahwa ditempat mereka pernah ada titik api.

" Sekarang ini, pencegahan merupakan langkah yang paling efektif. Investasi pencegahan menurutnya bisa dilakukan struktural dan non struktural. Kanal blocking sedang berjalan, BNPB, Kementrian LHK dan dari APBD Provinsi akan dilanjutkan terus, perlu proses untuk pembangunannya," papar Plt Gubri.

Menkopolhukam, terangnya, menyarankan Riau untuk tidak mengeluarkan izin lagi. Terutama untuk pembukaan lahan di wilayah gambut. Sehingga nanti akan ada keputusan dan regulasi selanjutnya dari kementrian LHK RI. Karena memang ada anggaran pusat, dan dari APBD.

" Besarannya belum hitung, fokusnya kita tugas dan selesaikan masalah, yang penting kerja dulu. Khusus Riau, makanya kita menentukan darurat pencemaran udara. Yang paling penting bagaimana kesehatan di Riau bisa ditingkatkan. Menkes juga membantu segala hal yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat," tukas Andi. (dea)