Alamak, di Pekanbaru Ada Instansi Kementrian PU tak Miliki Plang Nama Selama Bertahun-tahun

Kantor PJN Ditjen Binamarga Provinsi Riau di Pertigaan Jalan Arifin Achmad – Jalan Sukarno Hatta Pekanbaru, Rabu (05/08/2015).

Pekanbaru, OKETIMES.COM – Bisa jadi, satu-satunya instansi pemerintah di Riau yang tak memiliki plang nama kantor adalah, Satker PJN Direktur Jenderal Binamarga Wilayah Riau. Menariknya lagi, selain jadwal berkantor yang tak jelas, para pejabat maupun pegawai di instansi itu, nyaris tak pernah menggunakan pakaian dinas.

Temuan itu disampaikan aktifis LSM Forum Pengawas Pembangunan Indonesia (FPPI) Haryanto, kepada Wartawan, Rabu (05/08/2015) siang di Pekanbaru.

" Dari pengamatan saya tiga tahun terakhir, sejak Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker - PJN) Wilayah Riau pindah ke pertigaan Simpang Arifin Achmad – Sukarno Hatta hingga kini, tak terlihat adanya plang nama kantor. Jangankan instansi pemerintah, kantor LSM saja punya papan nama kantor," ujarnya.

Haryanto mengatakan, tak dipasangnya plang nama kantor oleh Satker PJN Wilayah Riau, diduga kuat merupakan modus operandi guna menutupi kebobrokan kinerja mereka. Selain itu, untuk mengaburkan identitas korps Kepegawaian yang mereka sandang.

" Dari situ aja kan sudah cukup jelas kebobrokan mereka. Apalagi kalau bicara soal proyek jalan nasional di Riau yang mereka tangani. Bisa jadi, jauh lebih parah atau hanya sebatas dikerjakan asal jadi," sebut Haryanto.

Hal senada juga disampaikan Ketua LSM Monitor Auditor Pengawas Asset Negara (MAPAN), Edmuhardy. Ia mengatakan, ruko berlantai tiga yang kini dijadikan kantor oleh PJN Wilayah Riau, selain tak punya plang nama kantor, juga kian menambah kebingungan masyarakat.

Pasalnya, para pejabat maupun pegawai yang berdinas di instansi itu, nyaris tak pernah menggunakan pakaian dinas, layaknya pegawai instasi lain di Provinsi Riau. Hal ini, kian diperparah dengan  jadwal masuk kantor para pegawai Satker PJN Wilayah Riau.

Dari yang saya amati selama ini, para pegawai baru mulai terlihat masuk kantor pukul 09.30 WIB. Itupun hanya staf biasa. Sedangkan para pejabat semacam Kepala Satker dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), nyaris tak pernah terlihat masuk kantor," beber Edmuhardy.

Menyikapi hal itu, kedua aktifis LSM ini mendesak instansi terkait terutama DPRD Riau, agar memanggil Satker PUJN Wilayah Riau, guna meminta penjelasan terkait kinerja mereka selama menangani proyek jalan nasional di Riau.

Disisi lain, iinformasi yang berhasil dihimpun, kerusakan jalan nasional di Riau hampir terlihat di sejumlah Kota/Kabupaten. Kerusakan paling parah, terdapat di Kota Dumai dan perbatasan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Provinsi Jambi, dan perbatasan Bangkinang – Sumatera Barat.

Sedangkan anggaran APBN yang dikucurkan untuk menangani jalan nasional di Riau, dari tahun ke tahun, terus berfluktuasi. Berdasarkan catatan lima tahun terakhir, alokasi dana APBN untuk Satker PJN Wilayah Riau tahun 2011 sebesar Rp 598,9 miliar, tahun 2012 sebesar Rp 1 triliun, tahun 2013 sebesar Rp 988,8 miliar, tahun 2014 sebesar Rp 736,3 miliar, dan tahun 2015 sebesar Rp 754,2 miliar.

Sementara saat dicoba dikonfirmasi, Kepala Satker PJN Wilayah I, Dedy Mandarsyah ST MT maupun Kepala Satker PJN Wilayah II Akhyar Nasution ST, tidak berada di tempat. Dua hari sebelum berita ini ditulis, upaya Harian Detil untuk memperoleh konfirmasi, belum berhasil karena tak masuk kantor.

Pantauan Harian Detil di kantor tersebut, pegawai baru terlihat mulai masuk pukul 10.WIB. Sementara di ruang jaga Satpam PJN Wilayah I, seorang anggota TNI berpakaian dinas bernama Yulisman, tampak tengah menunggu seseorang. (Fin)