Gelapkan Jadup 31,875 Ton Kemenakertrans Surati Disnakertrans Riau

Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provisni Riau.

Pekanbaru, OKETIMES.com - Jatah hidup beras (jadup) warga transmigrasi Desa Batu Tritip Kecamatan Sungai Sembilan Kotamadya Dumai APBN tahun 2010 silam diduga di selewengkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinasnakertrans) propinsi Riau, dimana berasnya berjumlah 31,875 Ton yang seharusnya sudah direalisasikan pada tahun 2010 lalu namun hingga saat ini tak kunjung dibagikan.

Ironisnya jatah beras tersebut sudah turun dari kementerian transmigrasi dan tenaga kerja (kemennakertrans) Jakarta seperti yang tertuang dalam surat kemennakertrans nomor: B291/P2MKT/III/2015 tanggal 26/maret 2015, yang isi surat tersebut sifatnya sangat segera.   

Sementara itu Transimigrasi Desa Batu Tritip yang berjumlah 250 kk/ 760 jiwa yang berasal dari Jawabarat, Banten serta lokal masih di kategorikan dalam  Desa tertinggal atau belum Mandiri sehingga mereka masih dalam binaan atau tanggung jawab pemerintah sampai bisa mandiri, namun dalam hal ini pemerintah terkesan lepas tanggung jawab, Alih-alih membantu untuk mensejahtrakan mereka, malah bantuan beraspun diselewengkan.

Untuk itu warga yang merasa haknya diselewengkan maka warga dengan kepala desa sepakat untuk menuntut haknya kepada pemerintah Dengan melibatkan dan memberi kuasa kepada Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM Aliansi Inonesia) yakni DPC Aliansi atas nama Drs.Puncak. Sugiman yang merupakan Perwakilan warga transmigrasi yang dikonfirmasi baru-baru ini mengaku

" Ya benar kami dari warga transmigrasi sudah sepakat dalam hal ini, untuk itu kami dari segenab warga sudah memberi kuasa kepada pak puncak dari aliansi, bahkan kami sudah memberikan biaya operasional sebesar 89 juta rupiah (delapan puluh sembilan juta rupiah)," katanya.

Untuk tahap pertama masyarkat sudah memberikan dana 33juta rupiah kepada pak puncak, kemudian yang kedua pada bulan april 2015 lalu kami sudah tranfer dana 56 juta rupiah, dimana uang tersebut yang dipungut dari warga transmigrasi yang katanya untuk biaya kejakarta, dan kami sudah ke Jakarta dengan pak puncak dan 3 orang perwakilan warga untuk mempertanyakan hal ini kepada kemennakertrans di jakarta.

Kedatangan kami di Jakarta di respon oleh kemennakertrans melalui Margiono selaku kepala P2MKT, dan pak Margiono juga berjanji kepada saya dengan lisan bahwa beras tersebut akan dibagikan pada pertengahan bulan mei 2015 ini, namun sampai saat ini beras belum juga kami terima oleh disnakertrans propinsi Riau," papar sugiman.

Selain itu Sugiman mengaku sudah terlalu lama kami menunggu menunggu realisasinya sehingga beberapa warga trans sudah menuntut saya untuk mengembalikan uang yang dipakai untuk pengurusan masalah ini. " Kalau memang persoalan ini tidak selesai dengan pak puncak kami dan warga akan mengambil tindakan,untuk melaporkan kasus ini ke DPR RI," tambahnya.

Syafrudin selaku kabid Jadup saat dikonfirmasi dikantornya baru - bmenjelaskan terkait masalah itu menurutnya sudah selesai dimana dirinya sudah dipanggil ke Jakarta menghadap kemennakertrans Jakarta. " Saya sudah ke jakarta bertemu dengan kemennakertrans untuk menyelesaikan masalah ini, dan itu sudah dianggarkan oleh pusat, kita tinggal menunggu saja dari pusat," katanya.

Ketika ditanya kenapa jadup tersebut belum direalisasikan pada tahun 2010 padahal APBN sudah turun? Syafrudin berdalih biaya tranportasi tidak ada. (dly)