Menpan-RB Sentil BPBD Kotor, dan Lamanya Layanan di Kantor Pertanahan

Menpan-RB saat blusukan di kantor BPTPM Kota Pekanbaru.

PEKANBARU, OKETIMES.com – Di hari kedua Blusukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Pekanbaru, Selasa (17/03). Dalam beberapa tempat kunjungan kerja, Yuddy menyentil kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau yang terlihat kotor. Sementara di Kantor Pertanahan, sejumlah warga mengeluhkan lamanya pelayanan.

Saat tiba di kantor BPBD Riau, Yuddy mendapati tumpukan meja yang sudah tak terpakai di lantai dasar kantor. Tidak hanya itu, dinding-dinding kantor juga terlihat kotor. "Kantornya harus segera dibersihkan agar tidak seperti di goa Hiro. Dari depan terlihat bagus, tetapi begitu ke dalam gelap. Itu tidak enak sekali," kata Yuddy.

Yuddy langsung menuju ke ruang kerja para aparatur sipil. Dia menyimak struktur kepegawaian BPBD Riau. Menurutnya, BPBD Riau mestinya menjadi koordinasi bukan badan penanggulangan. "Kalau penanggulangan membutuhkan seribu orang untuk menanggulangi bencana yang ada di kota Pekanbaru," jelasnya.

Dijelaskannya, saat ini pemerintah tengah melakukan penataan struktur organisasi pemerintahan agar tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat sasaran. "Sekarang kita juga sedang memikirkan potensi aparatur yang memiliki kelebihan personil di lembaganya. Mereka yang tidak mendapatkan posisi penugasan dikumpulkan," terangnya.

Dia menegaskan, agar pengembangan potensi aparatur sipil negara dilakukan oleh setiap pemerintah daerah.  "Kepalanya harus hebat sehingga mampu menjadi kawah candradimuka bagi anak-anak nakal yang masuk lembaga ini, tapi begitu keluar menjadi orang-orang hebat. Harus ada satu struktur untuk mempersiapkan ini," kata Yuddy.

Dari BPBD Riau, Yuddy melanjutkan blusukannya ke Kantor Pertanahan Pekanbaru. Setibanya di kantor ini, Yuddy langsung berdialog dengan warga masyarakat yang tengah mengantri. "Ada keluhan tidak untuk pelayanan di sini?" sergah Menteri.

"Ada pak. Saya sudah mengantri tiga jam untuk mengurus sertifikat, dan sudah tiga kali datang ke sini tetapi belum selesai," kata Simake, salah seorang masyarakat yang mengurus izin di BPN Pekanbaru.

Sementara Hendri, salah satu pendaftar yang ingin membuat sertifikat tanah mengaku sudah mengurus pembuatan sertifikat selama satu tahun. "Mengurus  sertifikat hampir  satu tahun dari SKGR untuk menjadi sertifikat. Saya selalu datang seminggu sekali untuk mengecek statusnya," tuturnya.

Mendengar keluhan masyarakat, Yuddy meminta agar Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Umar Fathoni segera meresponnya. Menurutnya, pelayanan harus jelas, apa syaratnya, kapan selesainya, dan kalau harus bayar berapa biayanya.

"Masyarakat membutuhan hal itu. Kalau masih ada yang mau mengadu, silahkan disampaikan ke Pak Umar, atau nomor yang bisa dihubungi," kata Yuddy menambahkan.(dea)