BKD dan Disdik Kurang Koordinasi Pemetaan Guru Tak Tuntas

BKD dan Disdik Kurang Koordinasi Pemetaan Guru Tak Tuntas.

PEKANBARU, OKETIMES.com - Solusi pemetaan guru hingga kini belum jelas. DPRD menuding koordinasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru tidak berjalan maksimal.

"Versi BKD, mengelola guru dengan kapasitas melihat guru itu adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara Disdik mengelola guru jika ada kebutuhan tenaga pendidik. Tentu harus dipenuhi. Sehingga pemetaan guru yang diminta tidak selesai karena teknis dipegang BKD masalah ada pada Disdik," demikian diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Dian Sukheri Sip ketika dikonfirmasi, Rabu (25/2/2015).

Menurut Dian, dari hearing Komisi III terkait pemetaan guru, mendapatkan permasalahan ada kelebihan guru di tingkat SMP dan SMA. Sementara ada kekurangan guru ditingkat SD.

"Yang menjadi masalah, ternyata memindahkan guru SMA ke SD ini tidak gampang. Karena ada aturan kaitan sertifikasi dan segala macamnya. Jadi kendala teknis ada pada kabid kepegawaian Disdik. Kalau BKD maunya ya dipindahkan saja. Secara teknis hal itu punya masalah," jelasnya.

Untuk itu, Besok (Kamis_red) Komisi III DPRD Kota Pekanbaru melakukan pertemuan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuannnya mengkonfirmasikan masalah pemetaan guru yang menjadi kendala di BKD dan Disdik ini.

"Dengan situasi yang kami jumpai itu bagainama solusinya agar persoalan guru kontrak tidak lagi terkatung di Pemko Pekanbaru. Sehingga tidak bertentangan dengan aturan baru saat ini," tutur Dian.

Padahal Dian mengaku program ini sudah dianggarkan, bahkan sejak tahun 2014 lalu. Hal ini belum berjalan akibat faktor pemetaan guru belum duduk. "Kalau ada sinyal boleh ini digulirkan, akan kita gulirkan. Tapi kita tetap menunggu arahan," ungkapnya. (eza)