Legalitas Tak Diketahui, Dewan Akan Evaluasi Keberadaan Ormas di Rohil

Wakil Ketua Komisi B DPRD Rohil, Habib Nur

BAGANSIAPIAPI, Oketimes.com- DPRD Rokan Hilir memastikan akan mengevaluasi dan mendata ulang keberadaan organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Rohil selama ini. Hal ini dilakukan mengingat maraknya keberadaan Ormas yang tumbuh di Rohil. Sementara legalitasnya tidak diketahui mana yang benar-benar organisasi kemasyarakatan yang aktif dan mana yang tidak produktif.

Penegasan ini seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Rohil, Habib Nur baru-baru ini kepada Oketimes.com. "Apapun organisasinya tolong aktif dan profesional dalam menjalankan fungsi organisasinya," ujar Habib Nur pada wartawan menanggapi maraknya keberadaan organisasi di Rohil selama ini.

Dikatakan Habib Nur, dengan adanya pengelolaan organisasi yang tidak profesional jelas akan banyak menimbulkan pandangan negatif terhadap organisasi tersebut, sesuai kucuran APBD di tahun lalu, Badgeting sangat besar digelontorkan Pemkab Rohil, bahkan ada yang mencapai angka miliaran rupiah," ungkap Habib.

Ditambahkan Politisi dari PKB ini, pihaknya sangat mendukung semua putra-putri Rohil dalam berorganisasi. Akan tetapi, dirinya sangat berharap dengan adanya organisasi tersebut lebih aktif berperan untuk mengisi pembangunan di Rohil secara profesional, sebagaimana tujuan organisasi yang sudah terbentuk dalam membangun Rohil dan mengharumkan nama Rohil sesuai kriteria dari nama organisasinya masing-masing.

"Lakukanlah langkah seperti, Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan Musyawarah lainnya, agar keaktifan dalam berorganisasi bisa membawa perubahan dan dampak yang positif terhadap masyarakat," imbuh Habib.

Ia juga berharap kedepannya untuk bidang keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembga Da`wah Indonesia (LDI) di Rohil mendapatkan perhatian khusus dari Pemkab Rohil. Karena organisasi keagamaan banyak mempunyai kegiatan-kegiatan yang tak kalah pentingnya dibanding organisasi lain.

"Kita anggota dewan, berharap kepada Pemkab dan rekan-rekan legislatif Rohil, bisa menyeimbangkan anggaran untuk menunjang kegiatan keagamaan di Rohil, dan lebih jeli lagi dalam pembagian bantuan yang dicurahkan melalui APBD, termasuk anggaran untuk tahun kedepannya," tandas Habib. (ram)