Service Charge Naik Tak Wajar, Komisi II Tak Berani Datangi Pengelola

Service Charge Naik Tak Wajar

PEKANBARU, oketimes.com- Inspeksi mendadak (sidak) Komisi II DPRD Kota Pekanbaru ke Pasar Kodim ternyata hanya menerima, mendengar dan melihat kondisi pedagang di pasar saja. Komisi II tidak berani mendatangi pengelola meski telah berada di Pasar tradisional Modern Senapelan di bawah pengelolaan PT Peputra Maha Jaya (PMJ).   

Dalam sidak yang dipimpin langsung Ketua Komisi II, Azwendi Fajri dan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Ruslan Panjaitan didampingi anggotanya, Zulfan Hapiz, Desi Susanti, Hj Yurni, Fathullah dan lainnya, ternyata seluruh pedagang menjerit akibat kenaikan yang ditetapkan pengelola.

"Dari Rp 55 ribu permeter naik jadi Rp 93 500,- permeter. Padahal sebelumnya saya membayar lapak dari harga Rp 200 ribu jadi Rp 500 ribu. Ini berat sekali ditengah pasar yang sepi saat ini. Tolonglah kami pak," keluh Yanti pedagang kelapa di pasar Kodim tersebut.

Yanti juga mengungkapkan, kenaikan service charge yang ditetapkan itu hanya beelaku untuk harga lapak saja, sementara kami setiap bulan banyak diberlakukan pungutan.

"Belum pungutan sampah, bayar listrik, pungutan parkir, pungutan kebersihan, dan pungutan lainnya di ambil setiap bulan. Mau pake apa kami bayar pak," terang Yanti.

Kedatangan Komisi II ke lokasi pasar tidak didampingi oleh pengelola pasar, tapi Komisi II langsung melihat kondisi pedagang di pasar, terkait laporan yang masuk. Padahal diketahui dari kenaikan Service Charge yang diberlakukan pengelola ternyata telah disetujui Pemko dan DPRD Pekanbaru yang didasari dari surat pengelola The Central dengan nomor 105/PMJ/DIR-KEU/I/2014 tanggal 29 November 2014 diklaim telah mendapatkan pertimbangan dan masukan dari Pemko dan DPRD Pekanbaru.
 
Saat ditanya pengelola mana?, Salah seorang pedagang, Afdal menyebut, "Tidak ada, tidak ada pengelola telah kabur," ungkapnya.

Wakil ketua Komisi II, Zulfan Hapiz mengatakan tujuannya sidak ke pasar khusus untuk mencari tahu persoalan pedagang, bukan bertemu dengan pihak pengelola.

"Kalau kita bawa pengelola ditakutkan akan terjadi keributan antara pedagang dan pihak pengelola. Setelah itu baru kita lakukan hearing dengan pihak pengelola," kata Zulfan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Panjaitan menilai apa yang dialami warga terkait kenaikan tarif tidak wajar. Harusnya kenaikan didukung dengan fasilitas, yang terjadi dilapangan malah berbeda.

"Kita lihat banyak kekurangan, jangan seenaknya pengelola menaikkan harga. Jangan sampai pedagang mati kelaparan," ungkap Ruslan.

Ditanya adanya persetujuan Pemko dan DPRD dari kenaikan yang dilakukan, Ruslan membantah tidak pernah mengeluarkan persetujuan.

"Kami tidak pernah mendapat laporan terkait ada persetujuan kenaikan yang terjadi. Sejauh ini kami tidak mengetahui persoalan itu tapi tidak tahu jika ada persetujuan Dewan periode lalu," tuturnya. (eza/rec)