Minta Difasilitasi Ketemu Plt Gubri, Nasib Honorer K-2 Semakin Tak Jelas

PEKANBARU, oketimes.com– Hampir setahun semenjak dinyatakan lulus CPNS pada Febuari 2014 lalu, berbagai cara untuk mendapatkan kepastian status kerjanya mereka lakukan. Mulai mencari informasi di media massa, melakukan orasi di depan halaman kantor Gubernur Riau, bertemu Kepala BKD Riau, Kepala BKN regional Riau Sumatra hingga ingin bertemu langsung dengan Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman.

Salah seorang honorer K-2, Marlina menyebutkan maksud dan tujuan mereka kembali mendatangi kantor Gubernur Riau untuk bertemu dengan Plt Assiten III Setdaprov Riau, Indrawati Nasution. Mereka minta bisa memfasilitasi untuk menemui Plt Gubri mengenai progres honorer k-2 kedepannya.

"Kita menyampaikan surat untuk Plt Gubri meminta kejelasan nasib kami yang sekarang terkatung-katung.  Dalam surat itu  tuntutan kami sebagai tenaga honorer sebanyak 100 orang lulus, dan kita juga meminta beliau menjembatani kita. Kata Ibu Plt Assiten III berjanji menjembatani kita," ungkapnya.

Sementara itu Plt Assisten III Setdaprov Riau, Indrawati Nasution juga menguraikan maksud kedatangan para tenaga honorer K II tersebut menemui dirinya. Katanya, dirinya menerima mereka aspirasi mereka untuk menemui PltGubri dan ia berjanji akan berkoordinasi dengan Plt Gubri setelah pulang dari Dinas Luar.

"Nanti kita sampaikan kepada Plt Gubri, dan kita atur agar mereka bisa menemui pak Plt Gubri," ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala BKD Riau M Guntur mengakui pihaknya sudah surati Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani terkait nasib honorer kategori dua (K2) yang lulus CPNS 2014. Ia juga menyebutkan isi surat untuk segera memproses nasib tenaga honorer yang masih terkatung-katung. Bahkan, sampai menyurati mempercepat proses Pengangkatan CPNS bagi 100 honorer K2 Pemprov Riau yang saat ini masih terkendala, karena keharusan kepala daerah turut bertanggung jawab, jika suatu hari nanti ditemukan adanya tenaga honorer bodong.

"Surat tersebut  sudah kita kirim minggu lalu. Inti surat tersebut menceritakan kronologis terkait pemberkasan honorer K2 yang masih terkendala karena kebijakan, kepala daerah harus bertanggung jawab. Padahal kronologis honorer K2 tersebut terhitung sejak 10 tahun lalu," tukasnya. (dea)