Kiai NU tak percaya Saudi tega musnahkan makam Rasullah

INTERNASIONAL, oketimes.com- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendy Yusuf mengaku belum mendengar kabar rencana pemerintah Arab Saudi akan memusnahkan makam Rasullah untuk perluasan renovasi Masjid Nabawi. Slamet mengaku tidak percaya akan kabar itu dan menilai terlalu bodoh jika Saudi sampai memusnahkan makam Rasullah.

"Saya tidak percaya dengan berita itu. Masa pemerintah Arab Saudi sebodoh itu," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (25/2).

Slamet yang merupakan ketua Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama MUI ini mengatakan, makam Nabi Muhammad SAW sangat bersejarah dan memiliki nilai historis tinggi. Sebelumnya, pihaknya pernah melayangkan surat permohonan atas nama Komite Hijaz ketika Saudi memusnahkan makam keluarga Rasullah. Maka itu, Slamet tak percaya jika Saudi sampai berani memusnahkan makam Nabi Muhammad SAW.

"Komite Hijaz bentukan NU, panitia itu pernah menuntut penghancuran makam Nabi itu dihentikan itu situs sangat bersejarah. Jadi tidak ada alasan makam itu dihancurkan," ujar Slamet.

Menurut Slamet, jika akan dilakukan perluasan Masjid Nabawi, tidak mungkin merugikan makam Nabi Muhammad SAW. Biasanya, perluasan Masjid tidak akan menganggu hingga ke makam tokoh sejuta umat tersebut.

Telah diketahui lama Saudi menolak untuk melestarikan peninggalan-peninggalan Nabi di Masjidil Haram, lantaran bisa menimbulkan sirik terhadap Allah. Perusahaan pengembang di Arab Saudi yakni Grup Saudi Binladin yang juga milik keluarga kerajaan Saudi tahun lalu, mengajukan proyek untuk menghancurkan tempat lahir Nabi Muhammad buat mendirikan tempat tinggal bagi imam Masjidil Haram dan istana kepresidenan.

Jika disetujui maka proyek itu akan merenovasi masjidil Haram dengan membangun kompleks modern di lokasi diyakini tempat lahir Nabi. Proyek itu ditaksir bernilai miliaran dolar Amerika, seperti dilansir surat kabar the Daily Mail, Jumat (21/2).

Rencana ini dinilai bakal membuat banyak kontroversi dan umat Islam bakal murka. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Arab Saudi itu sendiri.merdeka.com