Puluhan Honorer K2 Datangi Plt Gubri, Pertanyakan Kejelasan Status Mereka
PEKANBARU, oketimes.com– Puluhan honorer kategori 2 yang lulus ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Februari 2014 lalu mulai resah, sebab hingga kini Nomor Induk Pegawai (NIP) masih belum jelas kapan akan diserahkan kepada mereka. Bahkan, mereka khawatir NIP mereka akan digugurkan jika akhir Oktober ini belum ada kejelasannya.
Puluhan honorer K2 Pemprov Riau tersebut tiba-tiba berkumpul di ruang Melati kantor Gubernur Riau, mereka menunggu Plt Gubernur Riau selesai memimpin rapat realisasi APBD Riau dengan seluruh kepala Satker dan langsung mempertanyakan nasib mereka yang lulus namun hingga kini belum ada kejelasan dari Pemprov Riau.
"Kami datang kesini, untuk menemui Plt Gubri guna mempertanyakan kejelasan status kami honorer K2 yang dinyatakan lulus CPNS, karena sudah berbulan-bulan kami menunggu kejelasan status kami namun tak kunjung jelas," kata Safrudin salah seorang honorer K2 yang lulus seleksi CPNS Pemprov Riau kepada wartawan, Senin (20/10).
Keingingan honorer untuk bertemu Plt Gubernur Riau sekaligus mempertanyakan nasib mereka yang tak kunjung direalisasikan tersebut langsung ditangani oleh Kepala BKD Riau, M Guntur yang memang kala itu juga berada di dalam ruang Melati mengikuti rapat yang dipimpin Plt Gubri, Arsyadjuliandi Rahman. Pada kesempatan itu, Guntur langsung menjelaskan kepada honorer K2 tentang kondisi real NIP mereka tersebut.
"Sebenarnya status kategori 2 ini tidak ada masalah, tetapi yang menjadi kendala kita bukan hanya di Riau saja tetapi juga daerah lain yakni surat pernyataan mutlak yang harus ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Gubernur," jelas Guntur kepada puluhan honorer yang dominan hadir para perempuan itu.
Diakuinya, saat ini pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan pusat dalam hal ini Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mempertimbangkan kembali dengan opsi syarat peryataan mutlak tersebut dihapuskan. Pasalnya satu persyaratan itu dinilai akan memberatkan kepala daerah di kemudian harinya.
"Tenaga honorer ini sudah ada sejak tahun 2005, tiba-tiba kepala daerah diminta untuk menanda tangani pernyataan mutlak jika dikemudian hari ada yang bodong dan kepala daerah yang tidak tau apa-apa yang harus bertanggungjawab dan dipidanai, tentunya kita tidak menginginkan hal itu terjadi, itu memang belum bisa kita penuhi," paparnya.
Diharapkannya, kepada Menteri pendayagunaan dan Aparatur Negara (Menpan) RI yang baru, untuk mempertimbangkan opsi peryataan mutlak oleh PPK tersebut dan menggunakan peryataan mutlak dari kepala SKPD masing-masing. Selain itu diharapkan kepada tenaga honorer yang lulus diimbau untuk tidak ada keraguan lagi.
"Sebab para tenaga honorer k2 yang lulus sudah dijamin, karena kita meminta waktunya akan diperpanjangkan dan mereka yang lulus sudah tercatat, dan BKN hanya minta surat pernyataan mutlak tersebut, karena BKN tidak mau disalahkan. Walaupun sudah uji publik, namun hanya minta kebijakan, dan kita Sudah bertemu BKN, dan berharap Menpan baru segera mem folow up," ujarnya.
Seperti diketahui, sebanyak 100 honorer K2 di Lingkungan Pemprov Riau dinyatakan lulus pada tes CPNS K2 yang dilaksanakan pada 2013 lalu. Sejak awal memang proses 100 honorer yang dinyatakan lulus tersebut memang sulit. Karena sejak dinyatakan lulus, Gubernur Riau Annas Maamun sempat menahan bahkan menolak untuk menandatanganinya, meski akhirnya tetap menyetujui. (dea/rec)
Komentar Via Facebook :