Home / Pemerintahan / Aktivis Soroti Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kadis DPMD Riau

Aktivis Soroti Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kadis DPMD Riau

Aktivis Soroti Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kadis DPMD Riau
Ist
Dok : Undangan Resmi Dinas PMD Riau yang ditandatangani oleh Kepala Dinas beredar untuk acara Silatnas dan Bimtek pada tanggal 2 Oktober tahun 2019 lalu.

Pekanbaru, Oketimes.com - Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Anti Korupsi (LSM BARA API) DPD Riau, soroti tindakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau (DPMD) yang diduga berpihak mendukung pelaksanaan Silatnas dan Bimtek tajaan oleh Lembaga Pustaka Pemda pada tanggal 30 Oktober 2019 lalu.

Hal itu disampaikan Sekretaris DPD LSM Bara Api Provinsi Riau Maruba Purba, SH kepada oketimes.com Senin (18/11/2019) di Pekanbaru.

Dia menyebutkan, dukungan yang dimaksud tersebut berupa undangan resmi Dinas PMD provinsi Riau yang diedarkan dengan melampirkan surat undangan pihak Pustaka Pemda yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMD se-Kabupaten Provinsi Riau, sesuai nomor undangan 421/BDDK-DPMD/331 sebagai perihal Dukungan Silatnas dan Bimtek kepada para kepala desa.

"Kepala dinas mengeluarkan surat undangan resmi pada tanggal 2 Oktober tahun 2019 dan meneruskan surat undangan Pustaka Pemda kepada Dinas PMD se-Kabupaten/kota di Riau kepentingannya Apa? Pustaka Pemda hanya suatu organisasi masyarakat biasa. Sementara dinas pemberdayaan masyarakat dan desa itu adalah eksekutif, kami curiga ada dugaan penyalahgunaan wewenang atas tindakan itu," ungkap Maruba Purba.

Selain itu, dia juga menambahkan bahwa kecurigaan pihaknya ada dugaan pelanggaran hukum terhadap instansi yang dimaksud berawal dari isi undangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, yang berdalih untuk mendukung kegiatan Lembaga Pustaka Pemda dengan acara kegiatan Silatnas dan Bimtek yang bertempat di Pekanbaru.

Aktivis antirasuah ini juga belum mengetahui dasar hukum apa yang digunakan oleh DPMD Riau, untuk membuat undangan kepada dinas PMD se Kabupaten Provinsi Riau agar melancarkan acara Silatnas dan Bimtek untuk kepentingan Lembaga Swasta.

"Dalam undangan ini ditulis melibatkan Organisasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dengan melampirkan undangan Pustaka Pemda. Berarti kepala desa se Kabupaten Provinsi Riau wajib hadir seiring himbauan dari DPMD Provinsi Riau itu. Undangan tersebut ditandatangani oleh kepala dinas DPMD Provinsi Riau tanpa dasar hukum yang jelas," ulas Maruba Purba.

Dia menjelaskan, regulasi yang mengatur tentang administrasi pemerintahan agar tidak semena mena dalam melaksanakan kewenangan sebagai pejabat pemerintah sudah diatur sebelumnya.

Maruba juga menyeutkan bahwa aturan yang mengatur asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Ini diatur pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pada pasal 10 dan pasal 17 dimana Pejabat tidak boleh bertindak sewenang-wenang, apabila dilanggar tentu ada celah koruptif disitu," pungkas Maruba.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Provinsi Riau H. Syarifuddin melalui Kasubbag Umum Dinas PMD Provinsi Riau Dedi saat di hubungi oketimes.com mengaku tidak mengetahui dengan edaran undangan resmi tersebut.

Meski demikian, menurutnya fungsi Dinas PMD adalah untuk pembinaan dan fasilitasi kepada desa.

"Tugas kami sebagai pembina dan fasilitasi dan tidak ada kepentingan, mungkin ada yang minta sebagai narasumber. Pasti yang bersangkutan (Pustaka Pemda) tahu, tapi baru ini saya dengar terkait itu. Soal undangan itu tergantung desanya, kalau tidak datang gak masalah. Itu semacam bimtek biasa dan tidak ada kewajiban ataupun dipaksakan," jawabnya saat dihubungi lewat ponselnya.   

Ditanya apakah undangan itu diketahui pihaknya selaku Dinas PMD Provinsi Riau? Dedi membantah ada undangan resmi atas nama Dinas PMD untuk acara tersebut.

"Tidak tahu saya bisa saja acara mereka sendiri. Dan ini baru tahu saya ada undangan itu. Kami tidak pernah mengeluarkan surat (undangan) itu. Bisa jadi pihak pustaka pemda meminta sebagai narasumber saja," tandasnya.***


Reporter  : JH

Editor      : Cardova 

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.