Home / Pemerintahan / Bupati dan Forkopinda Hadiri Rakornas Bersama Presiden di Bogor

Jokowi Paparkan Visi Pembangunan Nasional 2020-2024

Bupati dan Forkopinda Hadiri Rakornas Bersama Presiden di Bogor

Bupati dan Forkopinda Hadiri Rakornas Bersama Presiden di Bogor
Humas Pemkab Siak For oketimes.com
Bupati Siak saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara Presiden RI dengan Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Indonesia, berlangsung di Bogor Jawa Barat sejak pagi Rabu (13/11/2019).

Siak, Oketimes.com - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara Presiden RI dengan Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Indonesia, berlangsung di Bogor Jawa Barat sejak pagi Rabu (13/11/2019).

Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka menyamakan Visi Pembangunan 2020-2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin.

Bupati Siak Alfedri bersama para anggota Forkompinda Kabupaten Siak, turut menghadiri undangan rapat yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) tersebut.

"Presiden Jokowi dalam sambutannya menekankan lima prioritas pembangunan nasional 2020-2024, yang harus meliputi prioritas utama pembangunan SDM . Diantaranya karakter pekerja keras yang dinamis, SDM terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, talenta global untuk diajak kerja sama," kata Alfedri.

Kemudian arahan presiden selanjutnya kata Alfedri, ialah terkait pembangunan infrastruktur yang perlu dihubungkan dengan kawasan produksi serta distribusi, dan kawasan wisata, sehingga dapat mendongkrak lapangan kerja baru,dan pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian rakyat.

"Pak Presiden tadi juga sempat menyinggung perlunya penyederhanaan regulasi dengan menerbitkan dua Undang-Undang besar, yaitu Undang - Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM," tambahnya.

Arahan lain kata dia, terkait penyederhanaan aturan investasi untuk lapangan kerja, prosedur perizinan dan birokrasi terlalu panjang yang perlu dipotong.

Termasuk soal kebijakan eselonisasi yang perlu disederhanakan menjadi dua level saja, dan diganti dengan jabatan fungsional keahlian dan kompetensi.***


Reporter   : Sule
Editor        : Cardova

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.