Ikatan Keluarga Terminal Desak Korsatpel BPRS Pekanbaru Dicopot

Aktivitas Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) Kota Pekanbaru, Riau.

Pekanbaru, oketimes.com - Sejumlah Pengelola Perusahaan Otobus (PO) Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) Kota Pekanbaru, mengaku mendapatkan sikap diskriminatif atas kebijakan Pengelola Satuan Pelayanan (Satpel) yang dinilai meresahkan pengelola PO.

Terminal yang kini di bawah kendali Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Prov Riau-Kepri itu, dinilai bertindak diskriminatif dan terkesan 'menginjak' PO yang sudah taat aturan.

"Kami telusuri selama beberala minggu bersama Relawan Jokowi. Satpel Terminal ini terkesan diskriminatif. Sebab, hanya PO Bus tertentu yang disuruh masuk ke terminal. Sedangkan yang lain malah dibiarkan di luar tanpa ditindak," kata Perwakilan Ikatan Keluarga Besar Terminal Payung Sekaki, Freddy, pada Wartawan Sabtu (14/09/19) siang di Pekanbaru.

Tak hanya itu lanjut Freddy, Pengelola PO yang sudah masuk terminal, justru diperlakukan semena-mena oleh Satpel. Termasuk untuk merehap tempat nongkrong sementara para sopir dan kernet PO.

"Yang sudah patuh malah ditekan dan dipermainkan. Mereka disuruh masuk, setelah masuk, mereka disuruh rehab tempat nongkrong Pengelola dengan dana sendiri. Akhirnya para Pengelola PO, pinjam duit sana sini untuk merehab. Tapi, setelah direhab, malah disuruh pindah lagi ke lokasi depan. Padahal, Korsatpel itu yang awalnya menyuruh di belakang," kesal Freddy.

Alasannya kata Freddy, untuk meramaikan Peron supaya nampak ramai. Tak hanya merehab, bahkan ada yang membangun dari nol tempat mereka. Ia hawatir, sikap Kepala Terminal ini bisa memancing keributan.

"Ada yang merehab, ada juga yang bangun dari nol. Nah, setelah jadi, kok malah disuruh pindah lagi ke depan. Kalau mau meramaikan Peron, kenapa tidak dari awal di suruh pindah ke depan. Kalau mau pindah, ya bangunkan lah di depan untuk PO. Ini kan jadi rugi dan memancing keributan," tegas Freddy.

Freddy yang juga Wakil Ketua DPW di Perkumpulan Indonesia Bersatu Tiga Pilar Provinsi Riau, bentukan Staf Khusus Jokowi Lenis Kagoya ini, menduga hal yang mungkin mirip dengan sikap Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Prov Riau-Kepri, yang juga diduga diskriminatif terhadap penindakan Over Dimension Over Loading (ODOL).

"Ya gimana, kami menduga sikap ini mirip dari BPTD yang diduga diskriminatif terhadap Penindakan ODOL. Cek saja, ada gak truk-truk dari grup perusahaan besar di tindak? Yang di tindak kan yang kecil-kecil. Apa ini budaya kerja di Perhubungan ini? Budaya diskriminasi dan semena-mena kepada yang kooperatif," tukas Freddy.

Dikatakannya, seluruh Prestasi BPTD Wilayah Riau Kerpri itu adalah berkat sikap kerja sama para pemangku kepentingan. Jika Oknum yang diduga meresahkan ini tidak di copot, maka dipastikan akan terjadi keributan.

"Harusnya dia berterima kasih kepada para PO yang sudah koperatif. Jadi, kalau pun Dirjen Hubungan Darat datang, dia tinggal bilang, 'Ini pak, terminal sudah ramai. Ini saya yang bujuk akhirnya Pengelola PO mau merehab dengan dana swadaya mereka'. Kan jadi prestasi sama dia. Pencitraan Pengelola selama ini kan akibat kerjasama PO-PO yang koperatif ini," lanjut Freddy.

Namun, akibat sikap Pengelola Terminal yang dinilai diskrimintatif dan semena-mena itu, sambungnya, pihaknya akan mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk lembaga-lembaga lain termasuk relawan Jokowi, agar bersikap menertibkan oknum yang meresahkan industri transportasi ini.

"Kami siap kumpulkan semua lembaga untuk bahas semua masalahnya. Termasuk dugaan Pungli sebesar Rp250.000 pada lebaran 2019 kemarin, yang ditutupi dengan membujuk Pengelola PO, membuat surat pernyataan setelah tercium publik. Kami minta Kepala Terminal itu dicopot sebelum keributan terjadi. Sebab kami semua pendukung Jokowi, saya kemarin bertugas sebagai Sekretaris Satgas Relawan Jokowi. Karena Jokowi peduli dengan transportasi darat. Tapi, kelakuan begini lah yang bikin citra Jokowi buruk," ulasnya.

Lebih jauh, Freddy juga mengungkapkan terkait pemindahan PO itu, ke areal depan disebut-sebut bertujuan meramaikan Warung Kopi yang ada di dalam gedung, dan kebetulan pengelolanya diduga memiliki hubungan spesial dengan oknum pejabat Satpel itu.

"Sudah jadi rahasia umum keberadaan Pengelola Warkop dalam gedung itu, ada hubungan spesial dengan oknum Pejabat di sana. Kami minta tolong agar Pejabat yang beres kehidupan keluarganya lah ditempatkan untuk mengelola aset negara ini. Apa perlu kami buka ke publik data-data kelakuan oknum Pejabat itu," tukas Freddy mengulas.

Sebagaimana diketahui, Terminal Tipe A BPRS Kota Pekanbaru sejak Februari 2019 lalu, dipimpin oleh Henry Tambunan selaku Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel). Semenjak kepemimpinannya dalam mengelola terminal BPRS, banyak kebijakan yang kurang populer dan terkesan diskriminatif kepada para PO yang sudah mengikuti aturan main di wilayah itu.  

Terkait hal itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau-Kepri, Syaifudin Ajie Panatagama MT, saat dikonfirmasikan pada Sabtu malam, mengaku belum mendapatkan informasi soal adanya keluhan dari para pengelola PO tersebut, sehingga dirinya belum bisa memberikan penjelasan banyak terkait persoalan tersebut.

"Saya belum tahu percis persoalan mereka itu hingga saat ini mas, nanti saya tanyakan dulu kepada Kasatpelnya, sebab saya sekarang sedang ada persiapan untuk acara Hari Perhubungan Nasional tahun 2019 yang kita adakan besok," kata Ajie Panatagama menjawab pertanyaan oketimes.com saat dihubungi Sabtu malam.

Meski begitu, mantan Kepala KUPTD Jembatan Timbang Dishub Riau itu, juga menyatakan dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mengumpul para pengelola PO dan Korsatpel Terminal BPRS Pekanbaru, untuk mencarikan solusi terkait tudingan tersebut.

"Yang jelas, nanti dalam waktu dekat ini, kami akan kumpulkan mereka (Pengelola PO dan Kasatpel BPRS-red) untuk bagaimana mencari solusinya. Saat ini saya sedang ada rapat persiapan acara kegiatan Harhubnas 2019 besok, sehingga belum bisa memberikan penjelasan secara detail soal itu," pungkas Ajie Panatagama sembari menyebutkan bahwa informasi tersebut juga sudah ada awak media yang lain menanyakan hal yang sama kepadanya. ***

Reporter   : Richarde
Editor        : Cardova