Pemprov Riau Stop Bantuan Tunai untuk Kabupaten/Kota

Gubri H Annas Maamun

PEKANBARU, OKETIMES.com- Mulai tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan menghentikan anggaran bantuan provinsi untuk kabapaten/kota. Penghentian ini hanya semata seperti pertukaran dari anggaran tunai dialihkan menjadi bangunan jadi (fisik) dan selanjutnya diserahkan ke Kabupaten/Kota sebagai pemiliknya.

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Riau, H Annas Maamun disela-sela sambutannya pada HUT Pekanbaru kemarin. Diakuinya, wacana tersebut dilakukannya agar program bantuan dari pemerintah langsung menyentuh ke masyarakat dan dinikmati langsung oleh rakyat miskin.

"Sebab jujur saja, saya lihat selama ini daerah memberikan bantuan seperti melakukan cat sekolah dan membuat pagar sekolah itu tidak nampak hasilnya. Untuk itu, tahun ini saya stop anggaran untuk daerah itu dan Provinsi akan bangun apa yang daerah butuhkan," kata Gubri, kemarin.

Jika apa yang dibutuhkan daerah sudah selesai dikerjakan, sambungnya, maka Pemprov akan langsung menyerahkan bangunan tersebut kepada daerah yang bersangkutan sebagai pemiliknya. "Lebih baik begitu, jadi nampak hasilnya," ujarnya Gubri disambut tepuk tangan tamu undangan di gedung DPRD Pekanbaru itu.

Diakuinya, ini dilakukannya untuk mewanti-wanti kepada semua kepala daerah, agar anggaran yang disalurkan Pemprov harus tampak hasilnya, artinya harus ada bukti fisiknya. "Bantuan dana ke daerah cukup besar. Kami akan serahkan anggaran itu ke daerah, kami akan bantu pembangunan RLH sebesar Rp60 juta, namun itu akan dikaji lagi apakah dengan anggaran itu cukup untuk membangun RLH, karena di Rokan Hilir dulu saya anggarkan Rp80 juta untuk satu RLH," ungkapnya.

Dijelaskannya, untuk Pekanbaru pihaknya akan membantu sebanyak 250 unit Rumah Layak Huni (RLH) dengan anggaran Rp60 juta per unitnya.  "Saya sudah memperkirakan apakah dengan anggaran Rp60 juta sudah layak RLH-nya. Karena orang miskin kalau dapat rumah bagus, bisa menangis dan kita juga senang. Karena mereka (orang miskin, red) untuk makan saja susah, ketika mendapat bantuan rumah, mereka senang dan bahagia diperhatikan pemerintah," tuturnya.

Untuk konsep bangunan fisik RLH juga sudah diangan-angankan Gubri yakni membuat bangunan RLH dibuat dinding beton dan lantai keramik. Menurutnya persoalan RLH harus menjadi perhatian Pemprov, Pemko maupun Pemkab, karena masih banyak masyarakat Riau yang miskin, tidak memiliki tempat tinggal.

"Jika memang anggaran Rp60 juta itu tak cukup untuk satu unit RLH, untuk di APBD Perubahan Pemprov akan anggarkan Rp75 juta," tukasnya.(dea)