Warga Pungkat Tagih Janji Bupati Cabut Izin PT SAL

Masyarakat Pungkat saat melakukan aksi demo di kantor Bupati Inhil, Riau, Kamis (8/12/2016).

Tembilahan, oketimes.com - Puluhan warga pungkat dan ibu-ibu yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Pungkat Bersatu (OMPB) melakukan aski demontrasi di Kantor Bupati Indragiri Hilir, Riau, Kamis (8/12/2016).

Sebelum menyampaikan orasinya, massa aksi ini melakukan long march dari Pelabuhan Pemda depan RSUD Puri Husada Tembilahan menuju kantor Bupati Inhil untuk menemui Bupati Inhil Drs HM Wardan MP.

Meski telah lama berlalu sejak timbulnya konflik lahan antara masyarakat pungkat dengan perushaaan PT Setia Agrindo Lestari (SAL) pada tahun 2014, semangat masyarakat pungkat dalam memperjuangkan haknya dan mempertahankan hutan tidak pernah surut.

Untuk itu kedatangan warga pungkat yang juga didampingi Deputi Eksekutif Walhi Riau Boy Even Sembiring dan LBH Pekanbaru, untuk menuntut komitmen Bupati Inhil HM Wardan pasca konflik yang akan menyampaikan secara langsung akan segera menyelesaikan permasalahan lahan dan perizinan di Kabupaten Inhil.

Namun hingga saat ini, masyarakat Desa Pungkat belum melihat adanya realisasi dari janji Wardan tersebut, "Tolong Pak Bupati temui kami," teriak massa aksi OMPB yang dikomandoi oleh Asmar.

Kedatangan masyarakat yang memakan waktu dua jam menuju Ibu Kota Tembilahan itu, harus menelan kecewa, karena mereka tidak bisa bertemu langsung dengan Bupati Inhil yang dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju ke Pekanbaru.

Setelah menyampaikan orasi masyarakat hanya ditemu oleh Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Inhil, Drs. Darusallam dan beberapa pejabat SKPD lain.

Selanjutnya setelah massa aksi membubarkan diri, beberapa perwakilan masyarakat pungkat melakukan pertemuan yang dihadiri Asisten II Setda Inhil, Kepala Kesbangpolinmas, Kabag Umum, dan Kepala BLH.

Pemda Inhil lewat perwakilan beberapa SKPD nya tersebut menjajikan akan memfailitasi pertemuan dengan Bupati Inhil yang dijadwalkan pada akhir tahun ini. Pengunjuk rasa kemudian tidak menerima tawaran tersebut dan membubarkan diri dengan tertib

Deputi Walhi Riau, Boy Even Sembiring menyampaikan pihaknya akan terus mendukung gerakan masyarakat dalam memperjuangan apa yang menjadi haknya dan memantau aktivitas-aktivitas perusahaan yang dalam operasinya merusak lingkungan.

"Tidak ada alasan bagi pemerintah (Bupati) tidak mau bertemu dengan masyarakatnya sendiri. Yang jelas kita tunggu dari pihak pemda untuk menjadwalkan pertemuan pada akhir desember ini," tegas Boy Even Sembiring.

Aksi ini memdapat pengawalan ketat kepolisian Polres Inhil. Sebanyak 50 personil melakukan pengamanan sejak kedatangan di Pelabuhan Pemda depan RSUD Puri Husada Tembilahan melewati Jalan Veteran, Jalan Swarnabhumi sampai ke Kantor Bupati Inhil hingga  membubarkan diri. (dabot)