Dishub Riau: Pembangunan Rel KA Sumut-Riau Terganjal Rudal

Rahmat Rahim, Kepala Dinas Perhubungan provinsi Riau.

Pekanbaru, Oketimes.com - Hingga kini, Pemerintah Provinsi Riau belum mendapatkan hasil keputusan terkait Pembahasan Kereta Api Sumatera Dumai-Pekanbaru oleh Kementerian Perhubungan dan Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Rahmat Rahim menuturkan karena terkendala pada persoalan rel yang berdekatan dengan penyimpanan rudal oleh TNI, Pemprov dalah hal ini Dishub belum bisa melakukan konsultasi publik tahap kedua.

"Sampai sekarang kami belum dapat info dari kementerian sejauh mana tindak lanjut untuk pertemuan dengan mabes AURI. Kita menunggu sifatnya, itu saja kami di dinas yang bisa kami lakukan," ujar Rahmat, Kamis (17/11/16).

Menurutnya, konsultasi publik tahap kedua baru bisa terlaksana jika pembahasan oleh dua kementerian tersebut belum menemui titik terang."Kita tidak bisa lanjut ke konsultasi tahap kedua karena belum ada pertemuan keputusan antara kemenhub dengan mabes AURI terkait dengan radar. Setelah ini selesai, kita akan konsultasi publik tahap kedua, mana masyarakat yang persil-persilnya belum selesai kita selesaikan," tambahnya.

Iapun berharap hasil pembahasan ini nantinya akan menentukan trase rel tetap ditempatnya karena batas jarak dengan rudal sesuai aturan sudah diikuti. "Trase rel kita janganlah sampai bergeser, hasilnya kita tunggu dululah keputusannya," pungkas Rahmat.

Seperti diberitakan sebelumnya, rel kereta api yang merupakan proyek dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kereta Api, melewati jalur yang berdekatan dengan tempat penyimpanan rudal TNI. "Pembebasan lahannya itu sudah kita laksanakan sesuai dengan prosedur, namun dari lahan yang dilalui itu berdekatan dengan kawasan penyimpanan rudal," terang Masperi.

Dikhawatirkan, karena jarak yang terlalu dekat antara jalur rel kereta api dapat mempengaruhi sistem rudal. "sehingga secara rudal ini sedikit dikhawatirkan akan terjadi goncangan sehingga akan mempengaruhi sistem rudal mereka," imbuhnya.

Oleh karena itu, untuk mendudukkan persoalan pembebasan lahan ini, diperlukan kesepahaman antara Departemen Perhubungan dan Departemen Pertanahan. "Mereka dalam mediasi sekarang, sedang dilakukan rapat koordinasi antara departemen perhubungan dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan," tambahnya. (dea)