Pemkab Inhil Hadiri Kegiatan FGD Penyelesaian Permasalahan Expor-Impor Kelapa Bulat Tajaan Disperindag Riau

Disperindag) Provinsi Riau bekerjasama dengan Ditjen Perdagangan Luar Negeri-Kementrian Perdagangan RI menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyelesaian Permasalahan Expor dan Impor (Rencana Pengaturan Tata Niaga Ekpor Kelapa Bulat) di Hotel Premiere Pekanbaru, Rabu (13/7/2016).

Tembilahan, Oketimes.com- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau bekerjasama dengan Ditjen Perdagangan Luar Negeri-Kementrian Perdagangan RI menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyelesaian Permasalahan Expor dan Impor (Rencana Pengaturan  Tata Niaga Ekpor Kelapa Bulat).

Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Premiere Pekanbaru, Rabu (13/7/2016) dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang di wakili Asisten II Setda Inhil Drs.Rudiansyah yang di dampingi Kepala Dinas Perkebunan dan Kabid Perdagangan Disperindag Inhil.

Serta dihadiri juga oleh Ketua  dan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Inhil, serta salah seorang Eksportir Kelapa yang ada di Inhil H.Sudirman dan Ikatan Petani Kepala Rakyat (IKPR) Inhil M Nasir. Kegiatan itu juga mengundang Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Inhil.

Kegiatan yang dilaksanakan selama satu hari tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Disperindag Provinsi Riau. Serta menghadirkan narasumber 2 orang dari Kementrian Perdagangan RI dan 2 orang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Inhil.    

Pada kata sambutan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau saat membuka FGD mengatakan, di laksanakannya FGD ini dalam rangka mengsinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai harga kelapa yang selama ini di mainkan oleh pelaku usaha atau pembeli-pemmbeli kelapa.

"Semoga dengan FGD ini dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk petani kelapa kita yang ada di Provinsi Riau," ucap Kepala Dinas Disperindag Provinsi Riau.

Sementara itu Asisten II Setda Inhil saat menghadiri FGD menyampaikan, kondisi kepala yang ada di Daerah Kabupaten Inhil.

"Saat ini sudah sangat jauh dari harapan, dimana pada tahun tahun 70-an merupakan primadona bagi masyarakat Inhil, selain itu di pengaruhi juga harga kelapa yang saat ini sudah sangat murah di Daerah Kabupaten Inhil sehingga masyarakat kita tidak bisa melakukan perawatan terhadap kelapa dan lahan mereka yang saat ini sudah mendapat ancaman hama dan abrasi air laut," tukas Asisten II Setda Inhil Drs.Rudiansyah.

Edi Gunawan wakil Ketua Komisi 2 DPRD Inhil pada FGD ini juga menyampaikan, sesaui kenyataan di lapangan kita harus memperhatikan turunan kelapa itu sendiri sehingga nilai tambah bagi masyarakat Petani Kelapa di Inhil.

Di samping itu petani kelapa saat ini butuh harga kelapa yang memadai dan uang untuk melakukan peremajaan kelapa. Maka dari itu di harapkan kepada Pemerintah Pusat untuk bisa mengatur regulasi harga kelapa. (Humas/RZ).