BPMPD Pelalawan Rekomendasikan 26 Desa Pencairan Tahap I PPID-ADD

Ilustarsi, dana desa.

Pelalawan, oketimes.com - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan di tahun 2016 ini memprioritaskan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) dan Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di 104 desa yang ada di 12 Kecamatan se Kabupaten Pelalawan.

Hingga kini, hanya 26 Desa saja yang direkomendasi BPMPD Pelalawan untuk pencairan tahap awal dana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Setelah dilakukan evaluasi terhadap RAB dan DID untuk pelaksanaan program pembangunan Desa seterusnya kesiapan dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) maka baru 26 Desa saja yang direkomendasikan untuk pencairan tahap pertama, sedangkan lainnya menyusul.

"Kita semua ada 104 Desa di Kabupaten Pelalawan, baru 26 Desa saja yang direkomendasi," ucap Kepala BPMPD Pelalawan Zamur Das kepada awak media, Minggu (19/6/2016) tanpa merinci desa-desa mana saja yang dimaksud.

Disinggung soal keterlambatan pencairan anggaran PPID dan ADD, Zamur Das menyampaikan keterlambatan dikarenakan ada UU baru penggabungan anggaran  PPID dan ADD dan juga beberpa kali perubahan tahapan pencairan ADD yang menjadi 2 Tahap 60 persen pada tahap pertama  dan 40 persen tahap kedua. Sementara Dana PPID seperti tahun sebelumnya dicairkan dalam 3 tahap.

"Sesuai amanah UU terbaru, maka pada tahun 2016 Anggaran PPID akan digabung dengan Anggaran Alolasi Dana Desa (ADD). Untuk tahun 2016 anggran PPID berjumlah berkisar Rp.50,7 Miliar selebihnya anggaran ADD. Jadi untuk program Pembangunan tahun 2016 total Anggaran kisaran Rp.83 miliar," sebutnya.

Tentunya, lanjut Zamur, bagi Desa yang telah bisa mencairkan anggaran akan memulai melaksanakan pekerjaan pembangunan didesanya sesuai dengan RAB dan DID yang sudah disepakati.

Tambah Zamur, Dana PPID dan ADD  harus dapat dikelola dengan aturan yang berlaku.

"Kita tidak mau ada masalah dibelakang hari terutama menyangkut hukum. Terlebih ini program untuk masyarakat yang anggarannya bersumber dari APBD," tukasnya. (zoel)