Diduga

Dinas P2CK Pungut Dana Siluman, Talangi Perbaikan RLH Pemko

Ilustrasi

Pekanbaru, Oketimes.com - Buntut amburadulnya pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) yang tersebar di 7 Kecamatan kota Pekanbaru tahun 2014 lalu, melalui dana stimulasi Pemko Pekanbaru senilai Rp12,5 milyar sepertinya bakal berkepanjangan.

Pasalnya, berdasarkan temuan BPK Perwakilan Riau pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2014, pelaksanaan kegiatan pembangunan RLH melalui sistim organisasi masyarakat setempat (OMS) yang di back-up Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya (DP2CK) Kota Pekanbaru ini. Ditemukan BPK banyak kejanggalan dalam pelaksanaannya.             

Salah satunya, BPK Perwakilan Riau merekomendasikan Pemko, agar mengembalikan dana kelebihan bayar yang diberikan kepada organisasi masyarakat setempat (OMS) senilai ratusan juta. Dimana, pada saat penganggaran, biaya awal per unit RLH diajukan Rp58 juta. Namun setelah DPAnya turun, Pemko malah menyediakan anggaran per unit RLH hanya Rp55 juta saja.

Alhasil, temuan tersebut mesti dikembalikan segera ke kas Pemko.

Tidak cukup sampai disitu, BPK juga merekomendasikan, agar pemko menyiapkan pembangunan RLH yang belum rampung, dan belum layak diterima sipenerima rumah layak huni. Seperti, lantai belum diaci, dinding, plafon, pengecatan, instilasi listrik, kanopi beton yang tidak sesuai, kunci tanam yang kurang, kamar mandi yang belum rampung dan lainnya.

Sementara dalam pengajuan pembayarakan yang diterima OMS melalui Pemko mencapai 100 persen, kendati beberapa rumah layak huni yang dikerjakan masih belum rampung, dan berpotensi merugikan keuangan daerah yang mencapai ratusan juta.

Adapun 7 kecamatan yang mendapatkan dana pembangunan RLH tersebut antaralain, Kecamatan Tenayan Raya, Limapuluh, Pekanbaru Kota, Payung Sekaki, Sukajadi, Senapelan dan kecamatan Rumbai.

Kendati temuan BPK RI tersebut sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir ini, sepertinya pihak pemko terkesan lepas tanggungjawab atas temuan tersebut. Karena hingga kini, pihak Pemko melalui Dinas Perumahan Pemukiman dan Cipta Karya Pekanbaru dan OMS terkesan acuh tak acuh menanggapi temuan BPK RI tersebut.

Informasi yang dihimpun awak media ini, Pemko Pekanbaru dalam hal ini Walikota Pekanbaru mendesak Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya Pekanbaru, agar bersedia menalangi dana temuan BPK tersebut dan memperbaiki keterbengkalaian rumah layak huni melalui dana `siluman atau terselubung` yang dibebankan ke satker DP2CK Pekanbaru dan pihak OMS.

Tak sampai disitu, pihak DP2CK Pekanbaru berupaya akan menalanginya kepada para rekanan satker dinas tersebut secara `sukarela` memberikan bantuan dana untuk menalanginya. Dengan syarat, sang rekanan tersebut, akan mendapatkan kegiatan-kegiatan penunjukan langsung (PL) yang ada di satker DP2CK Pekanbaru.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Pekanbaru, melalui Kabid Perumahan dan Pemukiman (DP2CK) yang saat ini dijabat Suryana Hakim, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan tersebut, saat dikontak via ponselnya, Jumat (1/4/16). Belum bersedia menjawab pertanyaan awak media ini melalui pesan pendek yang dikirim ke ponselnya.

Saat dikontak kembali, dia mengaku lagi rapat dan sibuk, sehingga dirinya belum sempat memberikan jawaban terkait pelaksanaan kegiatan RLH dan dana siluman yang dibebankan kepada rekanan untuk menalangi temuan BPK RI tersebut hingga berita ini diturunkan.***ars