Sepanjang 2016

BPBD Klaim Padamkan 706 Hektar Karlahut di Riau

Konperensi Pers di Posko Satgas Karlahut Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Jumat (18/3/2016).

Pekanbaru, Oketimes.com - Berdasarkan laporan BPBD dari lima kabupaten/Kota (Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Siak, Dumai) seluas 706 hektar lahan yang terbakar ditahun 2016 tengah berhasil dipadamkan.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Edwar Sanger kepada awak media seusai rapat siaga darurat kebakaran lahan dan Hutan (karlahut) di Posko Satgas Karlahut Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Jumat (18/3/2016).

"Berdasarkan laporan dari BPBD kabupaten/kota 706 hektar lahan terbakar yang terjadi ditahun 2016 sudah berhasil dipadamkan. Lahan yang terbakar adalah lahan HTI, open akses, dan lahan perkebunan," kata Edwar Sanger.

Edwar mengatakan kondisi lahan kebakaran yang terluas saat ini berada di kabupaten kepulauan Meranti, "Syukurlah pada hari rabu (16/3), kami sudah turun ke Kabupaten Kepulauan Meranti, titik hotspot disana sudah dipadamkan oleh personil dari TNI Polri, Manggala Agni, BPBD, dan Masyarakat Peduli Api (MPA)," ujarnya.

"Dilapangan kami juga sudah menghimbau kepada stakeholder terkait agar kejadian tidak terjadi lagi," ungkap Edwar Sanger saat menjawab pertanyaan para awak media.

Saat ditanyakan tentang Bantuan Helikopter yang akan diberikan pemerintah pusat (BNPB) Edwar Sanger menjelaskan, "Bantuan Helikopter dari BNPB secepatnya akan segera datang  saat ini masih dalam menunggu proses izin terbang dan izin Keselamatan," ujar Edwar menambahkan.

Rencananya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membantu 4 helikopter dengan daya angkut besar yaitu Super Puma dan MI17, helikopter bantuan pemerintah pusat ini akan standbay di Riau.

"Dengan adanya helikopter ini, kita akan mengoptimalkan semaksimal mungkin untuk mengatasi karlahut di Riau," ungkap Kepala BPBD Riau Edwar Sanger.

Untuk pesawat Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) Tim Satgas Darurat Karlahut Riau juga telah meminta kepada BNPB. "Saat ini prosesnya masih melakukan pertimbangan-pertimbangan karena untuk saat ini yang diprioritaskan adalah helikopter water bombing mengingat kondisi di lapangan saat ini sangat sulit di tempuh jalur darat," tukasnya. (rls-hms/red)