Plt Gubri Buka Rakor Supervisi Sektor Energi Bersama KPK

Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman (Empat dari kanan bersama Komisioner KPK Laode M Syarief (tengah) pada saat acara Rapat Koordinasi (Rakor) Supervisi sektor energi tahun 2016 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Balai Serindit gedung daerah jalan di Ponegoro Pekanbaru.

Pekanbaru, oketimes.com - Sumberdaya alam khususnya sektor minyak bumi dan gas telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Isu energi saat ini telah menjadi isu Nasional yang harus kita sikapi secara profesional, akuntabel, transparan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Hal tersebut dikatakan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman pada saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Supervisi sektor energi tahun 2016 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Balai Serindit gedung daerah jalan di Ponegoro Pekanbaru, Kamis (17/3/2016).

"Pertemuan kita saat ini yang melibatkan pemangku-pemangku kebijakan diharapkan akan menghasilkan regulasi dan tata kelola birokrasi yang bertujuan agar pengelolaan migas sesuai dengan kompetensi utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa dengan semangat good governance (pemerintahan yang baik) dan clean government (Pemerintahan yang bersih)", kata Plt Gubernur Riau.

Rakor Supervisi Sektor Energi 2016 mengambil tema "Gerakan Nasional Mejudkan Kedaulatan Energi". Hadir dalam acara rakor tersebut Pimpinan KPK Laode M Syarief, Gubernur Aceh, Plt Gubernur Sumatera utara (Sumut), Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Sekjen Kementerian ESDM, BPH migas, SKK Migas, Pimpinan DPRD Riau, Bupati/Walikota se- provinsi Riau, Aceh, Sumut, Kepri, serta perserta rakor lainya.

Plt Gubernur Riau mengatakan Pertemuan di bawah koordinasi KPK bidang pencegahan ini diharapkan dapat mendorong kita semua untuk mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran yang saat ini menjadi perhatian publik.

"Hasil dari pertemuan ini nantinya diharapkan dapat mewujudkan kedaulatan rakyat, kedaulatan energi,  dan kedaulatan ekonomi yang kita cita-citakan" kata Arsyadjuliandi Rachman.

Komisioner KPK Laode M Syarief dalam pidatonya mengatakan sangat pentingnya kordinasi lintas sektor energi agar kebijakan pemerintah daerah tidak menyalahi aturan yang berlaku.

"Saya berharap melalui rapat koordinasi ini dapat membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam" kata Laode M Syarief. (bot)