BPP Rohil Hadiri Rapat Pembangunan Kawasan Perbatasan
Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Rokan Hilir mengikuti rapat Penyusunan Rencana Induk dan Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan di Provinsi Riau. Mewakilai Bupati Plt Sekretaris Daerah Drs H Surya Arfan dan Kepala BPP Rohil H Wazirwan Yunus, Selasa (15/3/16) di ruang kerja Kantor Gubernur Riau.
Bagansiapiapi, oketimes.com - Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Rokan Hilir mengikuti rapat Penyusunan Rencana Induk dan Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan di Provinsi Riau. Mewakilai Bupati Plt Sekretaris Daerah Drs H Surya Arfan dan Kepala BPP Rohil H Wazirwan Yunus, Selasa (15/3/16) di ruang kerja Kantor Gubernur Riau.
"Rapat ini merupakan kerja sama Pemprov Riau dan kita termasuk didalamnya bersama Universitas Riau," kata Plt Sekda Rohil.
Agenda yang diusung dalam rapat tersebut meliputi persiapan yang lebih dini dilakukan oleh pemprov Riau, terkait hal-hal yang diusulkan di dalam penyusunan Induk Tata Ruang Wilayah Perbatasan Nasional.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman da;am rapat tersebut mengatakan, Provinsi Riau memiliki beberapa Kabupaten, Desa, Kecamatan yang berada di daerah perbatasan. Sehingga, dengan diadakannya rapat ini, pemprov Riau bersama Universitas Riau bisa saling bersinergi untuk mengembangkan pembangunan di kawasan perbatasan yang strategis.
"Jadi, kita serius untuk membicarakan ini di internal Provinsi Riau, dan kabupaten/kota serta dinas terkait dan termasuk Rokan Hilir yang merupakan wilayah yang berbatasan dengan negara Malaysia tepatnya di Selat Malaka," kata Sekda.
Sementara itu Kepala BPP Rohil H Wazirwan Yunus mengatakan, daerah perbatasan yang ada di provinsi Riau sangat rawan dari kejahatan yang terlarang, abrasi, dan juga masalah ekonomi.
"Pemerintah Provinsi Riau melakukan persiapan yang lebih dini, untuk diusulkan didalam penyusunan Induk Tata Ruang Wilayah Perbatasan Nasional," katanya.
Rokan Hilir juga mengusulkan berbagai wilayah Lokasi Periorotas kususnya kawasan perbatasan dengan Negara tetangga yang terletak di Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika) tepatnya di Pulau Jemur.
Wazirwan menambahkan, rencana aksi ini masih disususn dan kemungkinan akan mulai dilaksanakan pada 2017 mendatang. Sementara itu untuk program dari pusat sudah mulai berjalan untuk pembangunan berbagai infrastruktur kasawan perbatasan. (rd/hen)
Komentar Via Facebook :