Soal Rasionalisasi APBD Riau 2016

Plt Gubri Minta Satker Kurangi Perjalanan Dinas

Ilustrasi

Pekanbaru, Oketimes.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Riau, untuk melakukan efisiensi anggaran. Hal ini berimbas akibat rasionalisasi yang dilakukan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pada APBD Riau tahun 2016.

"Kita imbau kepada setiap SKPD untuk berhemat. Terutama dalam anggaran perjalanan dinas untuk digunakan sebaik-baiknya," kata Plt Gubri saat ditemui usai menghadiri wisuda STAI Al-Azhar di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Kamis (7/1/16).

Apalagi, tambah pria yang akrab disapa Andi Rachman ini, tempat-tempat yang tidak perlu dikunjungi agar ditunda  terlebih dahulu. Karena akan membuat anggaran semakin membengkak nantinya.

"Kalau ada yang memang perlu dikunjungi, seperlunya saja yang berkunjung dan tidak perlu beramai-ramai datang kesana. Agar anggarannya dapat dimanfaatkan ke yang lain yang memerlukannya," tutur Plt Gubri.

Diakuinya, hal tersebut dapat mempengaruhi DIPA Riau yang menurun sebesar Rp4 milyar yakni 2016 Rp21,5 dan tahun Rp25,5 milyar. Apalagi minyak bumi yang menurun membuat Pemprov Riau semakin harus berhemat. "Untuk itu kita harus benar-benar berhemat sekarang," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Indrawati Nasution menyebut anggaran yang dirasionalisasi Kemendagri, lebih pada efisiensi serta menertibkan kegiatan tumpang tindih yang terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hanya saja saat ditanya berapa besaran anggaran yang kembali harus ditata, Indrawati enggan merincikan, dengan alasan belum waktunya. "Itu belum bisa kita sebutkan. Nanti belum waktunya," kata Indrawati pada awak media, Rabu (6/1/16) kemarin.

Hanya saja menurutnya, terjadinya penciutan sejumlah anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, karena dipandang tidak prioritas. Rasionalisasi itu sendiri dilakukan setelah melalui hasil verifikasi Kemendagri dalam APBD 2016.

"Ini cuma rasionalisasi saja, demi efisiensi itu saja. Jadi Kemendagri memfokuskan mana program pembangunan itu yang diutamakan," tukasnya.

Mantan Kadiskominfo-PDE Provinsi Riau ini juga mengaku akan mengumpulkan seluruh SKPD di lingkungan pemerintah provinsi, untuk menjelaskan banyaknya program yang terpaksa dirasionalisasi. Hal itu juga tak terlepas, karena penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diterima Pemprov Riau saat ini.

"Memang ini ada kaitannya dengan penurun DBH Migas. Jadi program yang dipandang bukan prioritas untuk pembangunan dievaluasi," ujarnya seperti dilansir dari mediacenter Riau.

Sebagaimana yang diketahui, total APBD 2016 Provinsi Riau berjumlah Rp 11,246 triliun, dengan rincian, Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 5,024 triliun dan anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 6,22 triliun. Terjadi Defisit anggaran sebesar Rp 3,543 triliun dan SILPA sekitar Rp 4 triliun.