Ini Alasan Partai Nasdem Tolak LKPJ APBD Rohul 2014

Ilustrasi

Pasir Pangaraian, OKETIMES.COM - Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Rohul dari Partai Golkar, secara tegas menolak LKPJ ABPD Rohul tahun 2014 lalu dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan itu, digelar di Gedung DPRD Rohul Jalan Panglima Sulung, Kota Pasir Pangaraian, Jumat (31/07/2015), pada kesempatan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Rohul Alpasirin, menerangkan jika fraksinya menolak LKPJ APBD Tahun 2014.

Sebab dalam realisasinya di lapangan terlihat tidak berkeadilan, Nasdem sendiri tidak melihat pemerintah transparan dalam mengelola sistem keuangan daerah, jadi tidak ada alasan Nasedm untuk menerima LKPJ Bupati Rohul tahun 2014 lalu.

" Ini menjadi catatan kritis bagi pemerintah selanjutnya, untuk merumuskan struktur pembangunan di Rohul yang transpran dan berkeadilan," tegasnya.

Masih di tempat yang sama, pandangan umum dari  Partai Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Rohul, disampaikan, Kasmawati, katanya untuk membuat perda tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah Golkar meminta disesuaikan aturan yang berlaku.

" Terus  Ranperda tentang keuangan ini kok baru sekarang diajukan, padahal ini termasuk hal yang sangat vital bagi pembangunan di Rohul," sebutnya.

Tidak hanya itu, ia menambahkan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD Rohul tahun 2014, mempertanyakan terkait besaran silpa keuangan daerah, dana  pelaksanaan ABPD belum maksimal sesuai dengan amanat undang-undang, pada prinsifnya masih silpa  Rp 116 M, belum direalisasikan, tidak diketahui apa kendalanya, kenapa anggaran sebesar itu tidak dilaksanakan kepada masyarakat.

Seterusnya, juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat, Kelmi Amri, meminta penerapan keuangan berbasis sistem informasi, terkait pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD Rohul tahun 2014, Fraksi PD memberikan apresiasi yang cukup besar, sebab telah menjalankannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kedepan perlu memperhatikan aspek efektifitas dan efesiensi keuangan daerah, sehingga bisa terealisasi dengan sebaik mungkin

Sementara, pandangan umum, Fraksi PDI-P Hj, Sumartini, pedoman pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan perbaikan dilakukan perbaikan secara tertib, perencanaan penbangunan tidak sesuai dengan asumsi keuangan daerah termasuk sumber pembiayaan daerah.

"Fraksi PDI-P, meminta kepada pemerintan supaya pengelolaan keuangan itu bisa tertib, efektif, efesien, akuntbel serta memperhatikan aspek-aspek keadialan," ulasnya.

Begitu juga dengan Fraksi Nurani Sejahtera yang disampaikan Syahbana Lubis, pengelolaan keuangan daerah harus bisa bersifat good geverment dan clean goverment, memiliki sistem keuangan berbasil akrual.

Namun terlihat, dari berbagai fraksi di DPRD Rohul baik Fraksi PDI-P, PPP, PAN, Golkar, Demokrat, Gerindra dan Nurani Sejahtera menerima Ranperda Pengelolaan Pokok-Pokok Keuangan Daerah dan LKPJ APBD Rohul tahun 2014 lalu cuma Fraksi Partai Nasdem yang menolak.

Terlihat hadir pada kesempatan itu, Wakil Bupati Rohul Hafith Syukri, Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar, Zulkarnain, Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra Abdul Muas, pada kesempatan itu hadir 29 wakil rakyat, Kepala Dinas, Badan, Kantor, perwakilan Kapolres Rohul, TNI dan lainnya. (yahya)