Gelisah terjebak Rentenir Berkedok Cicilan

Gara-gara Rentenir, Kalangan Guru di Rohil Dihantui Rasa Kekwatiran Lalu Ngadu ke Dewan Minta Dicarikan Solusi

Ilustrasi nasib para guru pns dan honorer terjebak utang piutang ke rentenir di Kabupaetn Rokan Hilir (Rohil) provinsi Riau.

Bagansiapiapi, OKETIMES.com - Akibat rendahnya kesadaran kalangan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Riau, khususnya para guru pegawai negeri sipil (PNS) dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemkab Rohil, atas bujuk rayuan penyedia jasa pinjaman uang tunai atau kridit barang dari rentenir berkedok cicilan di daerah tersebut. Kini kalangan masyarkat dan pegawai terus dihantui rasa ke khawatiran yang berkepanjangan.
          
Pasalnya, kalangan masyarakat dan para guru pegawai yang sudah terjabak rentenir berkedok cicilan tersebut, mau tidak mau mesti menutupi angsuran cicilan pinjaman berupa uang tunai atau barang yang dikridit tersebut harus dicicil setiap harinya atau pun perbulannya sesuai kesepakan awal pemohon dengan penyedia jasa. 

Penuturan ini seperti diutarakan salah satu pegawai Honorer dan PNS yang identitasnya tidak mau di publikasikan ini datang menemui Wakil Ketua DPRD Rohil Abdul Kosim untuk mengutarkan keluhannnya kepada dewan tersebt, Sabtu (20/06/2015).

Kepada dewan, keduanya merasa tidak sanggup harus menutupi beban yang dialami mereka selama ini akabita dikejar utang cicilan yang harus dibayarkan kepada rentenir berkedok penyedia jasa pinjamna uang tunai dan kridit barang tersebut. " Sampai kapan penderitaan para guru honorer akan berakhir dan berlalu pak," tukas seorang guru PNS tersebut mengutarakan kekwatirannya ke Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rohil.

Yang para lagi lanjut guru pegawai ini, manakal gaji yang semestinya mereka terima sering tersedat atau selalu terlambat untuk diterima. Bahkan untuk gaji guru honorer saja bisa terjadi 4-6 bulan baru bisa mendapatkan gajinya untuk dibayar. Gaji yang diterima tersebut tidak sepenuhnya mereka terima, karena gaji yang diterima harus menutupi bayar kredit pada rentenir.

" Selama ini kami bekerja, gaji kami selalu nihil untuk dibawa pulang kerumah. Bahkan yang parahnya lagi, gaji yang seharusnya perbulan kami terima harus dibayarkan kesalah satu rentenir berkedok kredit barang elektornik yang ada di Kota Bagansiapiapi ini," keluh seorang Honorer dan PNS ini di depan Wakil Ketua DPRD Rohil tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Rohil Abdul Kosim saat dimintai komentarnya terkait keluhan yang disampaikan guru PNS dan Honorer kepadanya. Dirinya mengaku untuk saat ini belum bisa mencarikan solusinya atas peristiwa yang dialami para guru tersebut. Akan tetapi pihaknya akan menyampaikan permaslahan tersebut ke instansi terkait secara presentatif.

" Kalau soal keluhan itukan wajar saja disampaikan kepada kita (dewan, red), sebab guru itu kan rakyat kita juga yang ingin mencari solusi terbaik untuk sudara-saudara kita. Kalau soal keluhan ini sebenarnya sudah banyak yang saya terima selama ini. Pada intinya saya prihatin saja, dan akan berupaya menacari solusinya," ucap politisi Partai Gerindra ini menanggapi keluhan para guru tersebut.

Menurut Akos sapaan akrap yang kerap disebut kepadanya ini, terjebaknya para guru tersebut ke lembah renetenir tersebut tidak terlepas akibat keterlambatan penyaluran gaji para guru Honorer dan PNS di Rohil. Mereka merasa terpaksa memanfaatkansegala cara.

Salah satunya lanjnya, diantaranya para pegawai tersebut sangat mudah menggadaikan Surat Keputusan (SK) Tenaga Honorer atau PNS mereka, hanya untuk mendapatkan pinjaman uaang atau mengkredit barang-barang elektronik kepada para rentenir yang ada di Bagansiapiapi.

" Kesempatan itu, benar-benar dimanfaatkan oknum rentenir yang secara sengaja ingin meraup untung besar-besaran didalamnya. Dan saya menduga ada konspirasi pemilik toko-toko dan penyedia jasa pinjaman uang tersebut dengan oknum-oknum terkait. Saya menduga ada yang diuntungkan dinas terkait dalam hal ini," ungkapnya.

Ia juga berharap Pemkab Rohil semestinya dapat memahami akan hal itu, karena pinjaman berkedok cicilan kredit ini adalah Ilegal, sebab badan hukum dan regulasinya tidak ada, dan ini menurutnya cukup meresahkan masyarakan dan kalangan Pegawai selama ini.

" Apalagi suku bunga yang mereka tawarkan cukup besar dan tinggi, tentunya bagi Pegawai yang membutuhkan mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa terlibat dalam rentenir tersebut," imbuhnya.

Dikatakan Akos kembali, ia menduga kegiatan ini terus berjalan sampai detik ini, karena menguntungkan pribadi bagi petinggi-petinggi di negeri ini dan tidak memandang peduli walau menghisap tetesan peluh keringat kalangan masyarkat ataupun para honorer dan PNS di Rohil.

" Untuk itu, dalam waktu dekat kami akan panggil Dinas-dinas terkait dan pelaku-pelaku rentenir berkedok cicilan kredit tersebut. Saya menghimbau agar hal ini ditanggapi serius oleh Bupati, karena beliau yang punya otoritas untuk menginstruksikan semua jajarannya," paparnya.

Ia juga berharap agar konspirasi ini segera dicarikan solusinya oleh Pemkab Rohil serta harus ikut bertanggung jawab untuk memaksimalkan badan atau dinas terkait dalam hal ini. " Sehingga nantinya, tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut," tegas Akos dengan lantang. (ram)