Aset Daerah Perlu Ditata Secara Baik

Sekda Kepulauan Meranti, Drs H Iqaruddin MSi, memasangkan tanda peserta Bimtek Pengelolaan Barang Aset Daerah, Selasa (14/4).

SELATPANJANG, OKETIMES.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs H Iqaruddin MSi mengatakan selama ini banyak aset milik pemerintahdaerah yang `disulap` oknum setelah tidak lagi menjabat.

Dia meminta seluruh aset itu dapat dipertanggung jawabkan. Hal itu diungkapkan Sekda dalam sambutannya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Barang Milik Daerah yang di gelar oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kepulauan Meranti di Selatpanjang, Selasa (14/4).

"Pejabat boleh datang dan pergi, namun aset daerah harus tetap ditinggalkan di tempat. Satu rupiah pun kalau sudah menyangkut milik daerah harus benar-benar dipertanggungjawabkan," ingat Sekda Iqaruddin.

Dia mengharapkan, setelah Bimtek ini para peserta lebih siap dan sigap dalam mengelola barang milik daerah, serta semua Kepala SKPD diharapkan bisa mengawasi, karena dengan begitu semua aturan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan bersama.

"Bagi para pejabat, jangan mentang-mentang merasa sudah berjasa, malah barang yang dipegang disaat jabatannya ketika ia pindah atau pun pensiun malah diangkut serta dibawa," tegas Sekda.

Diungkapnya lagi, di Kepulauan Meranti jangankan pembelian saat masih bergabung dengan Kabupaten Bengkalis, namun pada pembelian saat Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri saja banyak aset yang dibawa mantan pejabat ketika ia pindah jabatan, bahkanpada saat masa pensiunnya.Sekda juga meminta bimtek itu bisa melahirkan orang-orang yang profesional, sehingga kedepannya bisa mengelola semua barang milik daerah sesuai dengan ketentuan. Dengan begitu, di masing-masing SKPD ada perbaikan-perbaikan dari sebelumnya.

Kegiatan Bimtek itu digelar selama 3 hari berturut-turut, mulai dari tanggal 14 hingga 16 April 2015. Dan diikuti sebanyak 100 orang peserta yang terdiridari pengelola barang dan penyimpanan barang dari setiap SKPD. (azw)