Wacana Pemindahan Bandara Didukung DPRD

Wacana Pemindahan Bandara Didukung DPRD

PEKANBARU, OKETIMES.com - Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sahril SH ternyata mendukung penuh upaya pemerintah memindahkan Bandaran Internasional Sultan Sarif Kasim (SSK) II ke Kabupaten tetangga dalam hal ini Kabupaten Siak. Alasan ini guna memaksimalkna pembangunan infrastruktur di pusat Kota Pekanbaru.

"Kita mendukung wacana pemindahan Bandara ke kabupaten tetangga. Dengan adanya Bandara di pusat kota ini, pembangunan pun tidak bisa maksimal, salah satuya kita tidak bisa membsangun gedung pencakar langit," kata Sahril.

Pernyataan ini disampaikan Sahril usai mendengar ekspos pembangunan Kota Pekanbaru dalam rapat paripurna Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kota Pekanbaru tahun anggaran 2014, kemarin.

"Ada beberapa pembangunan yang akan dilakukan kedepan, termasuk diantaranya pemindahan Bandara SSK II. Kita juga melihat sejauh ini bandara jarang di pusat kota. Kita lihat Kota Medan sudah pindah ke Kuala Namu, Jakarta pindah ke Tangerang, bandara kita kan internasional, run way tidak bisa diperpanjang lagi, pesawat besar tidak bisa mendarat di bandara kita," jelas Sahril.

Dengan pertimbangan tersebut, Sahril  menilai wacana Pemko Pekanbaru memindahkan Bandara SSK II cukup beralasan demi kemajuan pembangunan.

"Jika dipindahkan maka pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru akan lebih maksimal nantinya," tutur Sahril.

Walikota Pekanbaru, Firdaus  ST MT dalam eksposenya menyampaikan bahwa realisasi kegiatan pada tahun 2014 mencapai 82 persen. Dengan pencapaian ini, DPRD masih bisa memaklumi karena kondisi adanya beberapa aturan baru yang berlaku seperti aturan bantuan sosial dan sebagainya.

"Harapan kita realisasinya full. Adapun yang tidak terealisasi itu mungkin karena perencanaan yang tidak matang, atau hal-hal (aturan) baru yang membuat kegatan tidak bisa dilaksanakan," papar Sahril.

Sahril uga berharap  Pemerintah bisa memperhatikan masalah anggaran ini agar bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

" Memang kemarin mungkin ada aturan yang berubah, karena memang peraturan ini sering berubah, pemerintah takut melaksanakannya," sebut Sahril.(ade)