LSM: Penggelolaan Aset Pemkab. Inhu Dinilai Kurang Baik

RENGAT, OKETIMES.com - Salah satu syarat untuk mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi daerah adalah baiknya pengelolaan aset daerah.

Hal inilah yang menyebabkan tertundanya Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dalam mendapatkan Predikat WTP, dimana sejauh ini Kab. Inhu dinilai belum mampu melakukan pengelolaan aset daerah secara baik dan benar.

Penegasan ini disampaikan oleh Pendiri Forum Pemantau Pembangunan Riau (FP2R) Defrianto Tanius melalui selulernya, Rabu (8/4).

"Indikator suatu daerah Kabupaten/Kota layak mendapatkan predikat WTP adalah dari Tata Kelola Keuangan Daerah dan Tata Kelola Aset Daerah dengan baik dan benar," katanya.

Dirinya menilai bahwa saat ini Aset Pemda Inhu belum tertata dengan baik dan benar, sebab masih banyak aset yang belum masuk dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), terutama Aset bergerak seperti Mobil dan Sepeda Motor Dinas.

"Seharusnya Bagian Aset Daerah Kab. Inhu memiliki itikad yang baik dan benar dengan melakukan Inventarisir terhadap Aset yang ada, bukannya melakukan pembelian Mobil Dinas (Mobdin) yang merupakan tindakan pemborosan.

Kepala Bagian (Kabag) Pengelolaan Aset Daerah Kab. Inhu Ir H Ilyanto MT ketika dikonfirmasikan beberapa waktu lalu melalui Kasubag Pengadaan Bagian Pengelolaan Aset Daerah Mulyadi menyatakan bahwa untuk Tahun 2015 Pemkab Inhu menganggarkan Rp. 5,5 Milyar untuk pembelian Mobdin.

"Rp 2,4 Milyar untuk pembelian 8 unit Kijang Inova, dan Rp 3,1 Milyar untuk pembelian mobil doeble kabin dan single kabin," katanya.

Delapan unit Toyota Kijang Inova tersebut adalah untuk Mobdin anggota DPRD Inhu, sedangkan sembilan unit (7 Double Kabin dan 2 Single Kabin) adalah untuk mobdin Camat, hal ini dilakukan karena dinilai sudah sesuai dengan kondisi daerah, pungkasnya. (Ali)


Tags :berita
Komentar Via Facebook :

Berita Terkait