DPRD Pekanbaru Prihatin Praktek Perdagangan Perempuan

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Robert Hariyanto Watratan SH S.sos MH didampingi Kapolsek Tenayan Raya Kompol Meilki Barata SIK, Rabu (11/3) pasca ditangkapnya dua mucikari Maredan.

PEKANBARU, OKETIMES.com - Terungkapkapnya praktek perdagangan perempuan oleh jajaran aparat hukum di Pekanbaru awal pekan lalu, menimbulkan rasa prihatin dari kalangan dewan perempuan baik yang duduk di Provinsi Riau maupun Kota Pekanbaru.

Anggota DPRD Provinsi Riau Ade Hartati Rahmad mengungkapkan keprihatinannya terhadap adanya praktek perdagangan perempuan dibawah umur ini. Ia berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara tuntas, dan penyadaran bagi masyarakat.

"Saya minta minimalisir kejadian serupa, perdagangan perempuan ini harus ada koordinasi lintas Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru maupun Provinsi Riau, termasuk juga Kabupaten lainnya dalam hal pencegahannya," kata Ade ketika dikonfirmasi melalui selulrrnya, Kamis (12/3).

Menurut Ade, Kota Pekanbaru ini kota yang sedang tumbuh, dan menjadi transit. Terkait dengan permasalahan perdagangan perempuan, persoalan kekerasan terhadap anak itu menumpuk di Pekanbaru dan ini membuat kita merasa prihatin.

"Hal ini harus diberantas dan diberikan efek jera kepada pelaku," jelasnya.
 
Untuk mengatasi ini tidak bisa juga dilimpahkan pada satu satker saja, atau Pemko saja, atau pada pihak kepolisian saja. Akan tetapi seluruh sektor, termasuk masyarakat juga yang mendapat ancamannya. Koordinasi satker juga harus ada.

"Terhadap kejadian yang sudah terjadi seperti yang digerebek di Maredan itu, kalau mau jujur ada banyak titiknya, ini harus di selidiki, baik yang ada di pusat keramaian maupun di pinggiran, ada eksploitasi disitu," sebutnya.

Ditegaskan Ade, untuk menyelesaikannya jangan sepotong-sepotong atau berdasarkan kepentingan orang perorang.

"Persoalan ini harus tuntas, karena kejadian ini tidak hanya sekali ini sudah ada juga sebelumnya. Tapi penyelesainnya belum tampak. Jadi harapan saya, kalau mau menyelesaikan harus secara komprehensif, dan jangan ada berdasarkan kepentingan Pekanbaru atau Riau saja, tapi semua, apalagi ini sudah meresahkan, dan melanggar hak-hak perempuan," ungkapnya.
 
Hal senada  juga diungkapkan anggota DPRD Kota Pekanbaru Desi Susanti. Dirinya juga menentang keras perdagangan perempuan ini, apalagi terjadi diwilayahnya.

"Kami minta Pemerintah harus tegas, termasuk dalam menangani masalah ini. Sanksi tegas harus ada bagi pelaku," pintanya. (eza)