Jakarta, OKETIMES.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini tidak akan meningalkan partai politik (parpol) pendukungnya kala pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014.

Bahkan, Jokowi juga disebut tidak akan membuat jarak dengan koalisi parpol pendukungnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Dalam sistem pemerintahan quasi presidensial (gabungan presidensial dan parlementer) ini, Jokowi menyadari sepenuhnya bahwa dia tidak bisa jauh apalagi meninggalkan dukungan parpol. Presiden Jokowi juga tahu persis kepada parpol yang mana yang harus dia jaga kesetiaannya. Seorang ksatria yang jujur adalah orang yang senantiasa akan selalu setia kepada sumbernya," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah di Jakarta, Rabu (11/2).

Seperti diketahui, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) pada pilpres diusung KIH. KIH terdiri atas PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Pascapilpres, DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar di Surabaya, Jawa Timur, juga masuk dalam barisan parpol pendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Terkait polemik kapolri terpilih, Basarah menyatakan Jokowi sepatutnya bersyukur atas hal itu.

"Menurut saya, Presiden Jokowi harus bersyukur karena menghadapi turbulensi dan cobaan pemerintahannya dalam kasus polemik calon kapolri di saat awal pemerintahannya," kata Basarah yang juga Ketua Fraksi PDIP MPR ini.

Sebagai presiden yang baru, lanjutnya, sesuatu yang wajar apabila belum mempunyai ketegasan.

"Wajar kalau beliau dinilai publik masih terlihat belum begitu lugas dan tegas mengambil keputusan karena beliau masih harus beradaptasi dengan situasi politik nasional yang demikian kompleks," ucapnya.

Akan tetapi, dia optimistis Jokowi cepat beradaptasi dan mampu mengambil posisi dan sikap yang proporsional dalam menghadapi masalah-masalah berikutnya.

"Saya juga yakin Presiden Jokowi akan lulus dalam ujian tahap pertama ini (polemik calon kapolri) dan beliau akan segera tampil sebagai presiden yang diharapkan rakyat dan juga partai-partai pengusungnya," pungkasnya.

Presiden memang belum juga memastikan dilantik atau tidaknya Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi kapolri. BG sendiri merupakan calon kapolri tunggal yang diajukan Presiden ke DPR pada 15 Januari 2015.

DPR telah menyetujui usulan Presiden mengangkat BG sebagai kapolri. Namun, sejumlah pihak mendesak Presiden tidak melantik BG.

Pasalnya, pada 13 Januari 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan BG menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan suap.

Penulis: Carlos KY Paath/FEB

Sumber:Suara Pembaruan