Massa KSBSI Dududi Kantor Gubri

PEKANBARU, oketimes.com- Massa yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Riau melakukan aksi didepan kantor Gubernur. Meskipun suasana sempat tegang, Pemprov Riau melalui Dinas Ketenagakerjaan Riau mengajak beberapa perwakilan massa untuk berdialog di ruang melati kantor Gubernur Riau.

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Riau, Patar Sitanggang mengancam akan terus melakukan aksi yang besar setiap harinya jika pemerintah dan Perusahaan tidak menghapus sistem Buruh Harian Lepas di perusahaan perkebunan.

"Kalau tidak ada kejelasan dari pemerintah dan perusahaan untuk menghapus BHL di Perusahaan perkebunan, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi," ujar Patar Sitanggang.

Ada sebelas tuntutan ratusan massa tersebut diantaranya, Selain itu, massa juga menuntut pemerintah segera merevisi peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2012 tentang 60 item komponen kebutuhan layak hidup menjadi 84 item komponen kebutuhan layak hidup.

"Kita juga meminta pemerintah menghapus sitem outsourching terutama BUMN, laksanakan rekomendasi komisi IX DPR RI," paparnya.

Mereka juga menuntut pemerintah segera hentikan kekerasan aparat penegakan hukum dalam pengamanan aksi-aksi mahasiswa, buruh, dan rakyat. Dan yang paling mendasar, kata Santoso adalah soal kenaikan harga BBM sendiri.

"Tolak kenaikan harga BBM oleh Presiden Jokowi," katanya lagi.

Beberapa hal lain yang jadi tuntutan mereka adalah jaminan kesehatan nasional BPJS dan perbaikan layanan serta fasilitasnya. Jaminan pensiun per 1 Juli 2015 tanpa pentahapan untuk pekerja swasta. Revisi UU TKI hingga Juni 2015 dan sahkan RUU PRT.

"Ratifikasi konvensi ILO tentang K3, kita juga Mendukung Pilkada langsung," ujarnya.

Kepala Dinas ketenagakerjaan Riau, Nazarudin menyebutkan Pemerintah siap untuk memfasilitasi keinginan buruh dengan perusahaan mengenai kenaikan upah tersebut. Begitu juga peran swasta untuk harus mempertimbangkan keinginan para pekerja.

"Upah sektor migas dan perkebunan, perkayuan belum ada, ada 16 ribu orang, untuk itu akan mendorong dibawa ke dewan pengupahan supaya mereka ikut dalam pembahasan," tukasnya.(dea)