Tak Ada Identitas, Masyarakat Jangan Bayar Parkir!

PEKANBARU, oketimes.com- Keberadaan parkir liar di beberapa titik di Kota Pekanbaru menjadi keluhan dan membuat keresahan di tengah masyarakat saat ini. Kali ini yang menjadi sorotan keberadaan parkir yang berada di luar dan samping Mall SKA Pekanbaru.

"Pemerintah terkesan tutup mata dan diam melihat aksi pungli berupa pengutipan parkir illegal dilakukan oknum tertentu. Padahal jelas itu melanggar aturan. Sebelumnya Pemko telah menyatakan, kawasan yang tidak ditetapkan parkir menjadi parkir ilegal, namun belum ada tindakan instansi terkait dalam menertibkannya," kata Aben (38) warga Panam mengaku resah dengan keberadaan parkir liar didepan Mal SKA.

Dikatakan Aben, untuk membayar parkir dirinya harus merogoh kantong Rp2000, padahal tempat parkir jelas illegal. Pengutipan dilakukan tanpa karcis retribusi parkir resmi dari Dishub sebagai bukti pembayaran untuk pemasukan daerah. Karena itu dipastikan pengutipan parkir dilakukan oknum ini merupakan tindakan illegal dan membohongi masyarakat.

"Kita mengharapkan Pemko melalui instansi terkait segera bertindak menertibkan pengutipan dibeberapa titik lainnya. Tindakan itu bukan hanya merugikan masyarakat, namun juga merugikan daerah, sebab hasil pengutipan tidak masuk dalam PAD," ungkap Aben.

Menyikapi kondisi parkir illegal ini, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel menegaskan kepada masyarakat tidak perlu bayar parkir, jika petugas tidak memiliki Identitas parkir dan karcis parkir yang semestinya.

"Kita akui saat ini masih banyak parkir yang tidak memiliki legalitas seperti seragam, karcis, dan bahkan ada tukang parkir yang tidak mengunakan identitas apalagi tiket yang seharusnya diporporasi," kata Roni Amriel saat dikonfirmasi Rabu (10/12).

Kembali ditegaskan Roni, kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru segera melakukan penertiban terhadap pengelolaan parkir yang ada di Kota Pekanbaru. Pemerintah dalam hal ini dibawah pengawasan Dishub, dinilai belum memiliki disiplin kinerja yang baik. Sehingga jangankan untuk menertibkan oknum pungli ini, target untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor parkir saja susah untuk dicapai.

"Mana mau tercapai target jika kedisiplinan dari petugas saja dalam menertibkan tidak ada. Karena logikanya saja, sebelum mengurus yang diluar tentu terlebih dahulu disiplin kerja (di dalam instansi) juga ditingkatkan," ungkap Roni.

Sebagai mainseatnya, bagaimana mencapai target jika petugas yang bekerja tidak disiplin. Tidak mungkin akan mencapai tujuan, jika itu (disiplin) tidak ada pada petugas. Untuk itu ditambahkan Roni, banyak parkir liar yang harus dievaluasi oleh Dishub, maksudnya mana kawasan yang perlu dilegalkan sepanjang menuju pada peraturan daerah, maka perlu dilakukan pendataan, karena ada Perda Parkir, ungkapnya.

"Nah dengan disiplin ini seperti, evaluasi, pendataan yang dilakukan maka kita yakin tidak ada lagi pungli dan target yang tidak akan tercapai," tutur Roni.

Dikatakan politisi Golkar ini, Evaluasi sangat diperlukan ketika kontribusi terhadap PAD diharapkan bertambah. Karena secara otomatis pendapatan yang diharapkan tentu juga meningkat.

"Kita mengacu kepada pertumbuhan kendaraan pertahun yang makin bertambah, maka kesempatan untuk memamfaatkan lahan parkir akan lebih banyak, dan tidak mungkin kendaraan tidak mengunakan jasa parkir. Semua kendaraan pasti mengunakan pasilitas parkir, baik itu pajak parkir, maupun retribusi parkir," sebut Roni.

Disinggung mengenai banyaknya kebocoran Roni menjelaskan, dapat dikategorikan sengaja maupun tidak disengaja, tergantung kesungguhan Pemko dalam melakukan pengawalan, karena retribusi parkir yang dikelola Dishub, ada klasifikasinya. Seperti wilayah dalam melakukan retribusi parkir, sehingga pengawasan dari Dishub sekali lagi diharapkan perlu lebih baik lagi.

"Kita sarankan jika Pemko bersungguh-sungguh dalam mengelola parkir ini, dapat menerapkan sistem parkir berdasarkan keberadaan dari STNK. Yakni sistem bayar pajak setelah diestimasi dan dibuat kajian dengan perkiraan pemasukan pendapatan pertahun, dan ini juga tergantung politikalwil dari pemerintah. Apakah masih mau dengan cara konfensional atau merubah kearah yang lebih baik," singkat Roni.(eza)