Soroti Kericuhan DPRD Riau, LSM Benang Merah Pertanyakan Efektivitas Anggaran Pengamanan Rp5,8 Miliar

Kericuhan yang terjadi di Gedung DPRD Riau usai rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (16/7/2026), kini memunculkan pertanyaan baru terkait efektivitas sistem pengamanan di lingkungan legislatif tersebut.

PEKANBARU, Oketimes.com – Kericuhan yang terjadi di Gedung DPRD Riau usai rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (16/7/2026), kini memunculkan pertanyaan baru terkait efektivitas sistem pengamanan di lingkungan legislatif tersebut.

Insiden yang berujung bentrokan dan melibatkan massa dari luar gedung itu mendapat sorotan dari LSM Benang Merah. Organisasi tersebut mempertanyakan kinerja jasa pengamanan Gedung DPRD Riau yang pada Tahun Anggaran 2026 diketahui menelan biaya mencapai Rp5.826.907.980, dengan penyedia jasa PT Praja Putra Wangsa.

Direktur LSM Benang Merah, Idris, menilai jumlah personel keamanan yang terlihat saat kericuhan tidak sebanding dengan besarnya nilai kontrak pengamanan. Menurutnya, rekaman video yang beredar menunjukkan hanya segelintir petugas keamanan yang tampak berupaya mengendalikan situasi.

"Dari video yang beredar, massa yang terlibat bentrok juga tidak sampai 50 orang. Namun petugas keamanan yang terlihat hanya beberapa orang. Padahal saat itu sedang berlangsung agenda penting di DPRD. Kondisi seperti ini tentu memunculkan pertanyaan mengenai kesiapsiagaan pengamanan," kata Idris, Jumat (17/7/2026).

Ia menilai, dengan anggaran hampir Rp6 miliar, penyedia jasa semestinya mampu menempatkan personel dalam jumlah memadai sesuai standar operasional dan kebutuhan pengamanan objek vital pemerintahan.

Menurut Idris, nilai kontrak tersebut secara logis dapat mengakomodasi puluhan tenaga keamanan yang terdiri dari Security Officer, Komandan Regu (Dandru) pada setiap shift, hingga Chief atau koordinator lapangan yang bertugas mengendalikan pengamanan.

"Kalau anggarannya kecil tentu bisa dimaklumi. Tetapi ini nilainya hampir Rp6 miliar. Publik berhak mengetahui apakah jumlah personel yang ditugaskan sudah sesuai dengan kontrak kerja, termasuk pola penempatan dan kesiapsiagaannya saat berlangsung agenda berisiko tinggi," ujarnya.

LSM Benang Merah juga meminta agar insiden tersebut tidak hanya dipandang sebagai peristiwa keributan semata, melainkan menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi pelaksanaan kontrak jasa keamanan di DPRD Riau.

Menurut Idris, perlu dilakukan penelusuran terhadap kesesuaian antara nilai anggaran, jumlah personel yang diwajibkan dalam kontrak, sistem pengamanan yang diterapkan, hingga pelaksanaan kewajiban penyedia jasa di lapangan.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang berkembang, kericuhan diduga dipicu perselisihan antara Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan dengan Ketua Komisi V DPRD Riau Indra Gunawan Eet saat rapat Banggar. Ketegangan tersebut kemudian berkembang menjadi bentrokan yang melibatkan kelompok pendukung di dalam hingga luar gedung DPRD.

Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Riau maupun penyedia jasa keamanan terkait jumlah personel yang bertugas saat kejadian, mekanisme pengamanan yang diterapkan, serta evaluasi atas insiden tersebut.***