SPMB Belum Tuntas, Kadisdik Riau Malah ke Batam, Forwadik: Jangan Tinggalkan Masalah di Tengah Jalan

Ilustrasi sistem SPMB SMA/SMK Riau T.A 2026-2027.

PEKANBARU, Oketimes.com – Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 di Riau masih berlangsung. Namun di tengah banyaknya keluhan masyarakat terkait nasib anak-anak yang belum mendapatkan sekolah, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Riau Erisman Yahya justru dikabarkan berada di Batam mengikuti rapat bersama Sekretaris Daerah Provinsi dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Keberangkatan Kadisdik tersebut memantik kritik keras dari Ketua Forum Wartawan Pendidikan (Forwadik) Riau, Munazlen Nazir. Menurutnya, langkah meninggalkan Pekanbaru saat pelaksanaan SPMB masih menyisakan berbagai persoalan menunjukkan sikap yang tidak sensitif terhadap kondisi di lapangan.

"Sepenting apa pun rapat di Batam, saya kira urusan SPMB jauh lebih penting. Ini menyangkut masa depan ribuan anak dan keresahan ribuan orang tua yang saat ini masih menunggu kepastian pendidikan anak mereka," ujar Munazlen, Selasa (23/6/2026).

Munazlen menilai keberangkatan Erisman di tengah proses penerimaan siswa baru mencerminkan lemahnya kepemimpinan dalam mengawal salah satu program paling krusial di sektor pendidikan. Terlebih, menurutnya, berbagai keputusan strategis terkait SPMB masih terpusat pada Kadisdik tanpa pendelegasian kewenangan yang jelas kepada pejabat teknis di lingkungan Dinas Pendidikan.

Alih-alih berada di garda terdepan menyelesaikan persoalan yang muncul, Kadisdik justru dinilai seperti memilih menjauh dari pusat keluhan masyarakat. Padahal, setiap hari masih banyak orang tua yang mendatangi sekolah maupun Dinas Pendidikan untuk mencari kepastian terkait penerimaan anak mereka.

"Kalau memang alasannya sibuk mengurus SPMB, tentu publik bisa memahami. Tapi yang terjadi sekarang, masyarakat kesulitan mendapatkan informasi, Kadisdik tidak berada di tempat, bahkan nomor telepon yang biasa digunakan pun sulit dihubungi," kata Munazlen.

Ia juga menyoroti pernyataan Kepala Bidang SMA Disdik Riau yang baru dilantik, Beni Febrianto. Menurut Beni, dirinya tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan terkait permohonan masyarakat yang meminta bantuan agar anaknya dapat diterima di sekolah negeri.

"Kebijakan sepenuhnya berada di tangan Kadis. Saya tidak berani melangkahi beliau," ujar Beni.

Pernyataan tersebut, menurut Munazlen, memperlihatkan bahwa roda pengambilan keputusan di Disdik Riau masih sangat bergantung pada satu figur. Akibatnya, ketika pimpinan tidak berada di tempat, respons terhadap berbagai persoalan menjadi lamban.

Forwadik bahkan menilai kondisi ini semakin mempertegas berbagai kritik yang selama ini diarahkan kepada kepemimpinan Dinas Pendidikan Riau. Berbagai kebijakan yang lahir dinilai lebih sering menimbulkan polemik ketimbang menghadirkan solusi. Tak heran jika publik mulai menganggap Disdik Riau sedang mengoleksi "rapor merah" di tengah tuntutan perbaikan layanan pendidikan.

Karena itu, Forwadik mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk mengambil langkah tegas terhadap kinerja Kadisdik. Munazlen meminta Plt Gubernur Riau tidak hanya menyampaikan kritik di atas podium, tetapi juga menunjukkan keberanian mengambil keputusan jika memang ditemukan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas.

"Kami meminta Plt Gubernur segera mengevaluasi bahkan mengganti Kadisdik dengan pejabat yang lebih kompeten. Pendidikan adalah urusan mendasar yang tidak boleh dikelola dengan setengah hati," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya membantah adanya persoalan dalam pelaksanaan SPMB. Menurutnya, proses penerimaan siswa baru berjalan normal dan transparan karena seluruh hasil seleksi telah diumumkan melalui aplikasi resmi SPMB.

"Bisa dilihat di aplikasi dan konfirmasi ke sekolah saja pak," tulis Erisman melalui pesan singkat saat dikonfirmasi awak media.

Jawaban singkat tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Ketika masyarakat mengeluhkan sulitnya akses informasi dan banyaknya persoalan di lapangan, publik berharap lebih dari sekadar arahan untuk membuka aplikasi. Sebab di balik layar sistem digital itu, masih ada ribuan orang tua yang menunggu kehadiran negara untuk memastikan anak-anak mereka tidak kehilangan hak memperoleh pendidikan.***