Asisten II Setdakab Inhil Wakili Bupati Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2026

Asisten II Setda Inhil bersama stakeholder terkait mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan DAK Non Fisik.(Foto: Diskominfotik)

INHIL - Bupati Inhil yang diwakili oleh Asisten II Setda Inhil, H. Dwi Budiyanto bersama stakeholder terkait mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan, pengawasan obat dan makanan, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah Senin. (06/06/2026). Kegiatan dilaksanakan melalui zoom meeting di Ruang Multimedia Diskominfo Inhil.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian dan diikuti secara nasional oleh pemerintah daerah bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait.

Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pemerintah daerah agar tetap fokus menjaga stabilitas harga pangan, khususnya komoditas beras, cabai, bawang, daging ayam, dan minyak goreng karena kelompok makanan dan minuman masih menjadi penyumbang utama inflasi di daerah. Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan diminta terus dilakukan pasca-Lebaran agar gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini.

Pemerintah daerah juga diminta memperkuat langkah konkret pengendalian inflasi melalui operasi pasar, gerakan pangan murah, penguatan cadangan pangan daerah, serta pengawasan distribusi barang agar tidak terjadi lonjakan harga di tingkat konsumen.

Terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan, pemerintah pusat menekankan pentingnya percepatan penyaluran dan pemanfaatan anggaran kesehatan, terutama untuk mendukung pelayanan dasar di puskesmas, rumah sakit, tenaga kesehatan, serta pelaksanaan program prioritas kesehatan masyarakat. Daerah diminta segera menuntaskan kesiapan administrasi, sinkronisasi data, percepatan dokumen, dan pelaporan agar serapan anggaran semester I Tahun 2026 berjalan optimal.

Dalam pembahasan Program 3 Juta Rumah, pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan nyata berupa penyediaan lahan, percepatan perizinan, penyesuaian regulasi daerah, serta dukungan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik guna mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah pusat menegaskan bahwa pengendalian inflasi, percepatan layanan kesehatan, dan pembangunan rumah rakyat harus berjalan beriringan karena ketiganya berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta daya beli daerah.