Refleksi Akhir Tahun 2025, Pemprov Riau Sampaikan Realisasi APBD dan Program Prioritas

Pemerintah Provinsi Riau menggelar refleksi akhir tahun 2025 yang memaparkan capaian kinerja, kondisi fiskal, serta langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Rabu (31/12).

PEKANBARU, Oketimes.com - Pemerintah Provinsi Riau menggelar refleksi akhir tahun 2025 yang memaparkan capaian kinerja, kondisi fiskal, serta langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Rabu (31/12).

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa agenda refleksi akhir tahun merupakan bagian dari upaya transparansi kepada publik. Pada 2025, proyeksi realisasi pendapatan Provinsi Riau mencapai 86,77 persen atau sebesar Rp8,21 triliun dari pagu Anggaran Perubahan APBD sebesar Rp9,47 triliun. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan terealisasi sebesar Rp4,19 triliun atau 80,59 persen, pendapatan transfer Rp4,02 triliun atau 94,36 persen, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp6,22 miliar atau 67,26 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp7,92 triliun atau 83,70 persen.

Capaian tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan belanja prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov Riau menerapkan sejumlah kebijakan pengendalian, antara lain pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 30 persen pada periode Oktober hingga Desember 2025, serta upaya menggali potensi sumber pendapatan lainnya untuk menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan.

Pada sektor kesehatan, Pemprov Riau menyampaikan komitmen dalam pemerataan layanan kesehatan. Hingga akhir 2025, cakupan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) di Riau tercatat mencapai 99,68 persen atau sebanyak 7.145.705 jiwa. Selain itu, pemerintah daerah terus melakukan pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas rujukan guna meningkatkan kualitas layanan.

Di bidang pendidikan, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional tercatat sebesar 36,91 persen, sementara capaian literasi membaca mencapai 44,83 persen. Untuk mendukung sektor pendidikan, Pemprov Riau mengalokasikan anggaran pendidikan gratis melalui program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sebesar Rp383,24 miliar, yang terdiri dari Rp358,59 miliar untuk sekolah negeri dan Rp24,56 miliar untuk sekolah swasta. Selain itu, pemerintah daerah menyalurkan berbagai program beasiswa dan bantuan pendidikan.

Pada sektor infrastruktur, Pemprov Riau memfokuskan kebijakan pada pemeliharaan dan rehabilitasi jalan serta jembatan. Sepanjang 2025, dilakukan rehabilitasi jalan sepanjang 30,639 kilometer, pemeliharaan jalan sepanjang 278,318 kilometer, rehabilitasi lima unit jembatan, serta pemeliharaan 22 unit jembatan.

Sementara dalam upaya menekan angka pengangguran, Pemprov Riau melaksanakan program pelatihan, sertifikasi, penempatan magang, serta peningkatan akses kerja melalui job fair, Bursa Kerja Khusus (BKK) bagi SMK, dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Pemerintah daerah juga menyalurkan Bosda Afirmasi, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan bantuan bagi komunitas adat terpencil.

Menutup refleksi akhir tahun 2025, Pemprov Riau menegaskan komitmennya terhadap perlindungan sosial dan pendidikan bagi masyarakat miskin. Program yang dijalankan antara lain bantuan biaya pendidikan tinggi, pembangunan sekolah rakyat di tiga lokasi, serta pemberian jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Seluruh kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau.***