LAM Riau Serukan Dialog dan Pembentukan WPR Usai Kericuhan Tambang Ilegal di Kuansing

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Seri Taufik Ikram Jamil

PEKANBARU, Oketimes.com - Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau menyatakan keprihatinan atas kerusuhan yang terjadi saat operasi penertiban aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) pada Selasa (7/10/2025). Insiden tersebut mengakibatkan kerusakan pada sejumlah kendaraan dinas milik aparat yang bertugas di lapangan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menyampaikan bahwa pihaknya prihatin terhadap peristiwa tersebut dan mendorong masyarakat untuk tetap tenang serta mendukung langkah pemerintah dan kepolisian dalam mencari solusi jangka panjang. Ia menyebutkan bahwa upaya pendekatan sebelumnya telah dilakukan, namun bentrokan tetap terjadi.

“Kami prihatin. Selama ini pendekatan-pendekatan juga sudah dilakukan oleh teman-teman kepolisian dan Pemkab, ya kita prihatin,” ujar Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, Selasa (8/10/2025).

LAM Riau menyerukan agar seluruh pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh adat, dan masyarakat, duduk bersama untuk membahas solusi terbaik dalam mengatasi persoalan PETI yang terus berulang di wilayah tersebut. Lembaga adat menilai perlu adanya perbaikan pendekatan dan kebijakan agar dapat diterima oleh seluruh pihak.

Salah satu solusi yang diusulkan LAM Riau adalah percepatan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai wadah legal bagi masyarakat untuk menambang. “Pada hakikatnya ada yang harus diperbaiki, duduk bersama mencari solusi terbaik. Kan bisa lewat pertambangan rakyat, ya ini kami dorong juga untuk kolaborasi,” kata Taufik.

LAM Riau juga menegaskan dukungan terhadap langkah penegakan hukum yang dijalankan Polda Riau, mengingat aktivitas tambang ilegal telah menimbulkan kerusakan lingkungan. “Kami mendukung Polda Riau. Itu kan sudah sejak awal disampaikan dampaknya terhadap lingkungan,” ujarnya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Kapolda Riau Irjen Hery Heryawan menyatakan bahwa percepatan pembentukan WPR menjadi salah satu prioritas kepolisian. Menurutnya, kebijakan ini merupakan solusi legal dan berkelanjutan bagi masyarakat.

“Kami mendorong percepatan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi legal agar masyarakat memiliki alternatif ekonomi yang sah dan berkelanjutan,” tegas Irjen Hery Heryawan.***