Realisasi APBD Riau Hingga April 2025 Catat Surplus Rp139,43 Miliar

ILustrasi APBD Riau

Pekanbaru, Oketimes.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau melaporkan perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau hingga 30 April 2025. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kepala Kanwil DJPb Riau, Heni Kartikawati, APBD Riau mencatatkan surplus sebesar Rp139,43 miliar, meski semula dirancang dalam kondisi defisit.

Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp5.617,81 miliar atau 15,31 persen dari pagu anggaran. Namun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terjadi penurunan sebesar 7,05 persen secara tahunan. Penyebab utama penurunan ini adalah berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 13,95 persen serta anjloknya transfer antar daerah yang turun drastis hingga 90,31 persen.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 38,08 persen secara tahunan. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) juga melonjak signifikan sebesar 1.099,09 persen, memberikan kontribusi penting terhadap total penerimaan daerah.

Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp5.478,38 miliar atau 14,42 persen dari total anggaran. Sebagian besar belanja masih didominasi oleh belanja operasi, yang mencakup 88,19 persen dari total belanja. Meski demikian, total belanja daerah menurun 11,27 persen dibanding tahun sebelumnya. Hampir seluruh komponen belanja mengalami penurunan, termasuk belanja transfer yang menyusut 49,32 persen, terutama belanja bagi hasil yang terkontraksi hampir habis hingga 99,70 persen.

Belanja modal tercatat turun 39,72 persen, sementara belanja barang dan jasa turun 14,90 persen. Hal ini berdampak pada penurunan belanja operasi sebesar 3,36 persen.

Hingga akhir April 2025, Pemerintah Provinsi Riau belum merealisasikan pembiayaan daerah. Meski begitu, kondisi keuangan tetap dinilai solid, dengan posisi anggaran yang menunjukkan surplus.

Menurut Heni Kartikawati, situasi ini mencerminkan adanya efisiensi belanja serta optimalisasi penerimaan daerah. Ia menegaskan pentingnya percepatan realisasi belanja produktif dan mempertahankan kinerja pendapatan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

“Kami berharap momentum surplus ini dapat dijaga dan dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas daerah. Kinerja fiskal yang sehat akan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Heni.***