LSM Benang Merah Keadilan Ungkap Dugaan Mark-Up Pembelian Sapu di Dinas PKH Riau

Foto Insert : Plt Kepala DInas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Riau dan Sapu Nylon Nagata serta plang kantor PKH Riau.

Pekanbaru, Oketimes.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Benang Merah Keadilan (LSM-BMK) Riau mengungkap dugaan mark-up dalam pembelian sapu nylon nagata oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Riau. Nilai pengadaan sapu tersebut mencapai Rp21.500.000 dan dibayarkan melalui sistem LS dari uang persediaan (GU) yang totalnya sebesar Rp149.624.498.

Direktur LSM BMK Riau, Idris, menyampaikan temuan ini kepada awak media pada Senin (5/5) di Pekanbaru. Ia menilai anggaran pembelian sapu tersebut janggal, sebab berdasarkan pengecekan harga pasar, harga maksimal per unit sapu nylon Nagata hanya sekitar Rp55.500.

"Dalam kondisi anggaran Riau defisit Rp3 triliun, justru muncul pemborosan yang tidak masuk akal seperti ini. Tidak jelas berapa jumlah sapu yang dibeli, dan keberadaannya pun tidak diketahui," ujar Idris.

Tak hanya itu, LSM BMK juga menyoroti sejumlah transaksi mencurigakan lainnya di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Riau. Antara lain, pengeluaran sebesar Rp888.531.641 di Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispersip) yang diduga dicairkan melalui mekanisme SPP-LS dari Uang Persediaan. Di BPKAD Riau, pengadaan jasa penjilidan buku mencapai Rp136.585.500 dan telah diserahterimakan pada 6 Januari 2025, dengan perhitungan berdasarkan jumlah halaman.

Hal serupa juga disebut terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau. Idris menyebut, dugaan praktik korupsi sudah mengakar di berbagai OPD.

Ia juga menyoroti alokasi anggaran fantastis untuk DPRD Riau dalam APBD 2025 yang mencapai Rp269,8 miliar, di tengah tingginya angka kemiskinan dan keluhan pemerintah soal keterbatasan anggaran.

"Meski para pejabat sudah menandatangani fakta integritas dari KPK, praktik-praktik yang mencurigakan tetap terjadi. Ini jadi tanda tanya besar terhadap keseriusan birokrasi dalam memberantas korupsi," tegas Idris.

Plt Kadis PKH Bungkam

Menanggapi temuan tersebut, Plt Kepala Dinas PKH Riau, Daslina, tidak memberikan respons saat dimintai konfirmasi. Meski ponselnya dalam keadaan aktif, ia tidak mengangkat panggilan maupun membalas pesan yang dikirimkan wartawan hingga berita ini ditayangkan.***